Berita Bangkalan

Notaris dan PPAT Pertanyakan Lambatnya Layanan BPHTB di Bapenda Pemkab Bangkalan

Melambatnya proses pengajuan BPHTB diketahui Agung ketika mendapatkan keluhan dari seorang pemohon yang mengetahui bahwa berkasnya sudah di Bapenda

Penulis: Ahmad Faisol | Editor: Aqwamit Torik
TribunMadura.com/Ahmad Faisol
Notaris sekaligus Pejabat Pembuat Akta Tanah, Agung Teguh Sutanto (kiri) menunjukkan dokumen BPHTB milik pemohon sekaligus pengacara, Fahrillah, Senin (1/11/2021) 

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN – Layanan pengajuan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemkab Bangkalan dinilai Notaris sekaligus Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Agung Teguh Sutanto tidak secepat seperti beberapa minggu sebelumnya.

Melambatnya proses pengajuan BPHTB diketahui Agung ketika mendapatkan keluhan dari seorang pemohon yang mengetahui bahwa berkasnya sudah ada di Bapenda Bangkalan namun tidak kunjung diproses.

“Ternyata data pemohon BPHTB itu sudah seminggu ada di bapenda. Sebelumnya tidak demikian, tidak lebih dari seminggu biasanya sudah selesai. Akhir-akhir ini kok melambat layanannya,” ungkap Agung ketika ditemui di ruang kerjanya, Jalan Soekarno-Hatta, Senin (1/11/2021).

Baca juga: Pelaku Penusukan Orang Tua Kandung Bebas dari Hukuman Penjara, Terungkap Penyebab Hingga Kondisi

Ia menyebutkan, ada satu hal yang mengganjal dalam benaknya, yakni kegiatan survei yang sebelumnya tidak pernah terjadi.

Sehingga kegiatan peninjauan memakan waktu hingga lebih dari satu minggu.

“Masak petugas di bapenda punya dua jabatan? Sebagai aparatur pemerintah sekaligus petugas appraisal (juru taksir nilai jual sebuah asset atau lahan). Kalau memang ada keterbatasan petugas, harusnya dipertebal karena ini menyangkut layanan,” tegasnya.

Tidak hanya itu, Agung juga menyoroti rumitnya proses layanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Bapenda Pemkab Bangkalan. Ia menilai proses pembayaran PBB seperti halnya proses peralihan kepemilikan hak tanah.

Menurutnya, pembayaran PBB bisa langsung atas nama pembeli dan tidak harus atas nama pemilik sebelumnya. Ia berharap pengurusan PBB di Bapenda Pemkab Bangkalan lebih sederhana.

Sehingga, lanjut Agung, masyarakat pemohon tidak bolak-balik hanya untuk urusan balik nama dan realisasi pemasukan ke pendaparan asli daerah (PAD) bisa segera terwujud.

“Padahal masyarakat mau bayar pajak atas peralihan hak yang dilakukan di hadapan notaris, kok bisa lama dan sulit. Kalau memang dikerjakan, satu-dua hari sudah selesai. Bayar pajak kan tinggal bayar dan validasi, selesai sudah. Kenapa harus lama hanya untuk pengajuan saja,” pungkasnya dengan nada heran.

Pemohon BPHTB, Fahrillah sekaligus seorang pengacara mengungkapkan, hingga saat ini Pemkab Bangkalan belum mempunyai aturan berupa Perda atau Perbup yang mengatur nominal tertinggi tentang pajak BPHTB.

“Karena NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) di Bangkalan sangat rendah. Sehingga dulu dibuatkan SE (Surat Edaran) agar bisa mengatrol nilai NJOP. Padahal tanpa SE pun, sudah ada patokan berdasarkan regulasi di Kementerian Keuangan,” singkatnya.

Baca juga: Aksi Teatrikal Warnai Demo Mahasiswa di depan Kantor Bupati Sumenep, Simak Tuntutan Pendemo

Sementara Kepala Bidang Pajak dan Retribusi I Bapenda Pemkab Bangkalan, Budi Hariyanto menyatakan, proses BPHTB itu melalui PPAT dengan cara memasukkan atau mengajukan data melalui aplikasi yang sudah bisa diakses di masing-masing PPAT.

“Di situ bisa diketahui apakah sudah di-ACC atau masih ada kekurangan berkas? Itu terkadan (kekurangan) tidak langsung cepat ditindaklanjuti. Kami sudah mengupayakan semaksimal mungkin,” kata pejabat yang akrab disapa Totok itu.

Ia menambahkan, selain dikejar target capaian PAD dari BPHTB, pihaknya juga tidak mungkin mengulur waktu pelayanan karena sudah melalui sistem online E-BPHTB. “Jika ada layananan tersendat pasti kami tindak lanjuti ke bawah,” pungkasnya. (edo/ahmad faiso)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved