Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi atas Raperda APBD tahun 2022, Ini Jawaban Bupati Sampang

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Hanggara Pratama

TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang, Madura menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi atas Raperda APBD tahun 2022, Kamis (4/11/2021).

Tidak hanya itu kegiatan yang digelar di Gedung Graha Paripurna DPRD setempat tersebut juga mengumumkan nama-nama anggota panitia khusus (Pansus) dan Jawaban Bupati Terhadap Pandangan umum fraksi-fraksi.

Pantauan di lokasi, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Sampang Amin Arief Tirtana, dihadiri Bupati Sampang H Slamet Junaidi, Wakil Bupati Sampang H Abdullah Hidayat dan Sekretaris Daerah Yuliadi Setiawan.

Kemudian dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Camat, Kepala OPD, serta pimpinan Komisi dan Anggota DPRD.

Baca juga: Crazy Rich Surabaya, Tom Liwafa Datangi Jenazah Vanessa Angel, Sempat Lambaikan Tangan

Dalam pandangan secara umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung penuh pembangunan Kabupaten Sampang tahun 2022 yang mengusung tema Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dalam Mendukung Pemantapan Pemulihan Ekonomi Menuju Sampang Hebat dan Bermartabat.

Sehingga diharapkan mampu menjadi acuan pembangunan daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019 – 2024.

Pandangan umum yang disampaikan Juru bicara fraksi PKB Ach Heriyanto Shaleh  tersebut PKB juga menyambut baik Raperda Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang tahun 2019 – 2024.

Tentunya guna menuntaskan visi Kabupaten Sampang Hebat Bermartabat, serta mengharapkan perubahan RPJMD sinkron dengan program pemerintah pusat.

"Kami mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar fungsi pemerintah pusat dan daerah," kata Heriyanto.

“Serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan,” imbuhnya

Berbeda dengan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang disampaikan juru bicara Muji menuturkan, pemerintah daerah perlu memperhatikan serius bidang infrastruktur yang menjadi prioritas utama demi meningkatkan perekonomian masyarakat.

Sehingga, diharapkan RPJMD sejalan dengan program pemerintah pusat yang ingin membangun Indonesia dari desa.

"Setiap dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan harus terukur secara jelas indikator kinerjanya, jadi hasil yang didapat sesuai dengan yang direncanakan," ujarnya.

Pihaknya juga menilai dokumen RPJMD adalah ruh pembangunan pemerintah daerah kedepan.