DPRD Kabupaten Sumenep Perjuangkan Jamsostek Tercover Anggaran Dana Desa

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Anggota DPRD Kabupaten Sumenep Nurus Salam mengaku tidak pernah lelah untuk melakukan trobosan baru dan memperjuangkan kepentingan Masyarakat.

Saat ini katanya, dirinya tengah memperjuangkan bagaimana pembiayaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) bisa tercover pada Anggaran Dana Desa (ADD).

"Kami tengah merampungkan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) penyusunan Anggaran Dana Desa (ADD) atau penyusunan APBDes. Kita berharap, sebetulnya supaya Jamsostek juga bisa dimasukkan di Perbup penyusunan APBDes itu," kata Nurus Salam.

Ditanya apakah salah satu menfaat dari Perbup jaminan sosial tersebut, ia mengaku apabila dikemudian hari perangkat desa terjadi kecelakaan kerja maka ada jaminan sosial untuk perangkat.

"Kita memberikan masukan karena perbub itu kan dibuat oleh bupati. Tapi paling tidak ketika diundang untuk memberi masukan, kita berikan masukan itu," katanya.

Baca juga: DPRD Sumenep Perjuangkan Raperda Perlindungan Nelayan, Masih Tahap Konsultasi dengan Gubernur

Jika BPJS kesehatan juga sudah diback up oleh APBD, sementara BPJS ketenagakerjaan, nah itu yang belum dimasukkan.

"Maja saya berharap, itu juga bisa dimasukan dalam Perbub penyusunan APBDes nantinya," katanya.

Setiap tenaga kerja, wajib mengikuti kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS ketenagakerjaan.

Sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi tenaga kerja penerima upah yang bekerja pada pemberi selain penyelenggara negara. Juga tenaga kerja bukan penerima upah serta tenaga kerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi.

Selain katanya, anggota Komisi I DPRD Sumenep ini menegaskan bahwa tenaga kerja non aparatur sipil negara yang bekerja pada instansi Pemerintah Provinsi (Pemprov), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) atau Pemerintah Kota (Pemkot) atau Pemerintah Desa (Pemdes). Itu juga harus ada Jamsosteknya.

"Sebagaimana diatur dalam pergub Jawa Timur No.36/2021. Orang yang melaksanakan tugas aparatur negara terjadi peristiwa tabrakan. Tapi ketika kecelakaan dalam rangka menjalankan tugas negara. Ini penting dalam penyusunan anggaran APBDes itu supaya dimasukan agar orang juga punya jaminan dimana dia bekerja," kata Politisi Gerindra Sumenep ini.

Menurutnya, tenaga kerja berhak dapat jaminan sosial tenaga kerja.

"Iya kan rujukannya sudah ada Pergub itu, sebentar lagi ada instruksi presiden (Inpres) No.2/2021. ya mungkin bisa saja ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua. Karena kan harus dijamin juga mereka oleh pemberi upah. Jamin hari tuanya seperti tabungan," tegasnya.