Berita Sumenep

Ratusan BUMDes Tidak Aktif, Sumenep Targetkan 2022 Semua BUMDes Aktif dan Terdaftar di Kemenkumham

Administrasi itu, mulai dari nama BUMDes, bukti fisik dan jenis usaha yang dikelola desa. Kemudian didaftarkan melalui daring.

Penulis: Ali Hafidz Syahbana | Editor: Aqwamit Torik
TRIBUNMADURA.COM/HANGGARA PRATAMA
Kantor DPMD Sampang, Jalan Jaksa Agung Suprapto Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Madura, Rabu (10/6/2020). 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Dari 330 desa di Kabupaten Sumenep, baru 310 BUMDes yang sudah terbentuk.

Rinciannya, sebanyak 109 BUMDes tidak aktif, ada 125 aktif dan 75 BUMDes sehat.

Data tersebut yang tercatat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021.

Kabid Pemberdayaan dan Pembangunan Usaha Ekonomi Masyarakat DPMD Kabupaten Sumenep, Tabrani mengatakan nanti akan ada pembentukan BUMDes lagi di Sumenep.

"Insyaallah akan ada penambahan. Mulai dari pemula, berkembang hingga BUMDes berstatus maju," katanya pada media, Senin (20/12/2021). 

Baca juga: Perjuangan Ibu di Sumenep Melahirkan Anaknya di Atas Kapal, 5 Jam Perjalanan Akui Rasakan Hal ini

Dan menargetkan BUMDes sudah memiliki usaha aktif dan semuanya terdaftar di Kemenkumham pada tahun 2022.

Target tersebut katanya, merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

"Untuk tahun 2022 kelengkapan administrasi harus sudah selesai dan Februari 2023 SK Kemenkumham sudah terbit," terangnya.

Pihaknya menekankan kepada pendamping dan pemerintahan desa agar menyelesaikan administrasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan SK Kemenkumham.

Administrasi itu lanjutnya, mulai dari nama BUMDes, bukti fisik dan jenis usaha yang dikelola desa. Kemudian didaftarkan melalui daring.

"Biasanya, maksimal 40 hari setelah pembentukan BUMDes sudah update di Kemenkumham. Jika tidak, otomatis batal," katanya.

Sampai saat ini, sudah ada sejumkah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang didaftarkan.

Ada juga yang tertolak secara sistem karena nama sama dengan daerah lain dan dokumen belum lengkap.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved