Berita Sampang
Menkopolhukam Mahfud MD Tampung Aspirasi Ulama dan Kiai saat Kunker di Sampang, ini Rinciannya
Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan, bahwa kedatangannya ke Madura untuk bersilaturahmi dengan para Ulama dan Kiai.
Penulis: Hanggara Pratama | Editor: Aqwamit Torik
lihat foto
Laporan Wartawan TribunMadura.com, Hanggara Pratama
TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI, Mahfud MD melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Kabupaten Sampang, Madura, Sabtu (25/12/2021).
Pantauan di lokasi, Mekopolhukam Mahfud MD bersama rombongan tiba di Kabupaten Sampang sekitar 12.00 WIB dan mendapat sambutan hangat dari Bupati Sampang H. Slamet Junaidi beserta Forkopimda Sampang.
Dalam kegiatannya kali ini, Mahfud MD melakukan pertemuan dengan para Ulama dan Kiai se Madura di Pendapa Trunojoyo Sampang, bahkan sempat berdialog interaktif.
Sehingga, sejumlah Kiai yang menyempatkan hadir dalam kegiatan tersebut mengungkapkan beberapa persoalan.
Adapun persoalan itu mulai dari kasus narkoba, produksi garam, hingga proses penjemputan mantan penganut Syiah yang saat ini ada di Rusun Jemundo, Sidoarjo.
Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan, bahwa kedatangannya ke Madura untuk bersilaturahmi dengan para Ulama dan Kiai.
Baca juga: Pasca Dilantik di Sekolah Polisi Negara, 34 Putra Daerah Diundang Bupati Sampang
Menurutnya, pertemuan ini perlu dilakukan agar negara dan pemerintah jalannya bermanfaat bagi masyarakat.
"Dengan pertemuan ini diharapkan terbentuk sebuah keharmonisan, karena dari ketiga unsur ini memiliki fungsi untuk memajukan pemerintah dan negara," ujarnya.
Terlebih, dirinya ingin mendengar semua persoalan yang ada di daerah.
"Jadi nantinya dari persoalan yang ada akan disampaikan ke pemerintah pusat agar ada tindak lanjut," terangnya.
"Seperti halnya persoalan garam ini bukan bagian saya, tapi nantinya saya akan undang menteri terkait, mengingat saya adalah orang madura," imbuh dia
Di tempat yang sama Bupati Sampang H. Slamet Junaidi menginginkan adanya dukungan dari pemerintah pusat guna merealisasikan Jalan Lintas Selatan Madura.
Sebab, pembangunan infrastruktur tersebut bersifat penting lantaran mampu mendorong kesejahteraan masyarakat di sektor perekonomian.
"Kita butuh support dalam rencana pembangunan ini, karena kalau melalui APBD tidak mampu, tentu butuh campur tangan pemerintah pusat," katanya.
