Bupati Ra Latif Suntik BLT-DD Rp 2,9 Miliar untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Bangkalan

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN – Perluasan cakupan sebaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk Keluarga Penerima Manfaat (PKM) dilakukan Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron (Ra Latif) dengan menyuntikkan dana segar senilai Rp 2.977.200.000 atau Rp 2,9 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Bangkalan 2021.

Keputusan Ra Latif menambah anggaran BLT-DD itu tidak lepas dari tekadnya untuk mengentas masyarakat kurang mampu dari dasar kubangan kemiskinan, selaras dengan tekad Presiden RI Joko Widodo melalui program Penanganan Kemiskinan Ekstrem dengan target nol warga miskin di tahun 2024.

“Suntikan BLT-DD itu kami tambahkan untuk KPM yang masih belum terkover karena terbatasnya kekuatan DD,” ungkap Ra Latif usai penyerahan secara simbolis bantuan paket sembako kepada 6 lembaga kesejahteraan sosial anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia di Pendapa Agung Bangkalan, Rabu (28/12/2021).

Tidak hanya bersumber dari APBD Kabupaten Bangkalan, upaya memperluas cakupan sebaran bantuan untuk keluarga penerima BLT-DD di Kabupaten Bangkalan dipastikan semakin meluas dan merata.

Itu setelah APBD Provinsi Jawa Timur tutur memperkuat dengan suntikan dana senilai Rp 4.246.800.000 atau Rp 4,2 miliar. Sehingga total tambahan anggaran untuk mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bangkalan sebesar Ro 7.224.000.000 atau Rp 7,2 miliar.

Baca juga: Pratama Arhan Tak Bisa Membela Timnas Indonesia Melawan Thailand di Leg Pertama Final Piala AFF 2020

Ra Latif memaparkan, tambahan BLT-DD dari APBD Kabupaten Bangkalan senilai Rp 2,9 miliar akan mencakup 3.308 KPM dengan nominal Rp 300.000 per bulan per KPM yang akan diterima selama tiga bulan.

“Sedangkan suntikan dana dari APBD Provinsi Jawa Timur akan mengcover 10.617 KPM dengan besaran Rp 200.000 per bulan per KPM akan diterima selama dua bulan. Penyalurannya paling lambat bulan ini,” paparnya.

Seperti diketahui, Bangkalan menjadi salah satu kabupaten di Jawa Timur bersama Kabupaten Sumenep, Lamongan, Probolinggo, dan Bojonegoro sebagai pilot project program Penanganan Kemiskinan Ekstrim. Presiden RI Joko Widodo menargetkan nol warga miskin di tahun 2024.

Dalam rapat usulan Lokus Penanganan Kemiskinan Ekstrem bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Aula Diponegoro Pemkab Bangkalan yang dipimpin Wakil Bupati Drs Mohni, MM beberapa waktu lalu menetapkan 25 desa di 5 kecamatan sebagai pilot project.

25 desa itu meliputi Desa Durjan, Bandang Laok, Tlokoh, Mandung, dan Katol Timur (Kecamatan Kokop), Desa Genteng, Durin Timur, Durin Barat, Batokaban, dan Galis Dajah (Kecamatan Konang).

Dilanjutkan Desa Lerpak, Togubang, Katol Barat, Banyoning Laok, dan Geger (Kecamatan Geger), Desa Serabi Timur, Kolla, Alas Kokon, Pakong, dan Patenteng (Kecamatan Modung), Desa Alas Raja, Lombang Dajah, Bates, Karang Nangka, dan Rosep (Kecamatan Blega).

Akhir November lalu, Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan melakukan pendataan bersama para pendamping desa dan Tim Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) melalui aplikasi Sistem Data dan Layanan Sejahtera bersama Bupati (Sidaya Sehati) di 25 desa di 5 kecamatan yang menjadi sasaran program Penanganan Kemiskinan Ekstrem.

“Ini merupakan tekad kami sekaligus sebagai tindak lanjut arahan Pak Presiden terkait program Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Penyediaan dan Penyaluran BLT untuk KPM kemiskinan ekstrem. Semoga upaya kami bisa bermanfaat,” pungkasnya. (edo/ahmad faisol)