Berita Terkini Sumenep

Anggaran PJU Sumenep Capai Rp 1,3 Miliar per Bulan, Tapi Banyak Desa Masih Gelap Gulita

Anggaran jumbo digelontorkan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Sumenep untuk membayar tagihan listrik lampu PJU

Penulis: Ali Hafidz Syahbana | Editor: Taufiq Rochman
TribunMadura.com/Ali Hafidz Syahbana
LAMPU PENERANGAN - Tampak tiang lampu penerangan di Jl. Raya Nasional Kalianget - Sumenep di Desa Marengan Daya Kecamatan Kota pada Selasa (2/9/2025). 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Anggaran jumbo digelontorkan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Kabupaten Sumenep untuk membayar tagihan listrik lampu penerangan jalan umum (PJU).

Data yang dihimpun TribunMadura.com, setiap bulannya, tidak kurang dari Rp 1,3 miliar dikucurkan hanya untuk penerangan jalan.

Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan Transportasi Disperkimhub Sumenep, Imam Afif Rusidy membenarkan besarnya tagihan tersebut.

Bahkan, angka itu disebut tidak jauh berbeda dengan tahun yang lalu.

"Biasanya setiap bulan Rp 1,3 miliar, terkadang Rp 1,2 miliar," tutur Imam Afif Rusdy kepada pada Selasa (2/9/2025).

Masalahnya, meskipun dengan anggaran sebesar itu terpantau masih banyak desa di Sumenep yang tidak mendapatkan fasilitas lampu jalan.

Pihaknya berdalih, keterbatasan anggaran membuat pihaknya belum mampu menjangkau wilayah pedesaan.

"Kami akan mengusahakan biaya listrik di beberapa desa ditangani pemkab jika anggarannya bertambah," ujarnya.

Terpisah, anggota Komisi III DPRD Sumenep Akhmadi Yasid menilai bahwa pemasangan lampu PJU oleh pemerintah daerah selama ini belum menyentuh seluruh wilayah, bahkan terkesan timpang.

"Sekarang malah banyak fasilitas umum tanpa lampu PJU. Di beberapa daerah kecamatan minim lampu PJU," tegasnya.

Politisi DPC PKB Sumenep itu mendesak agar pemkab lebih adil dan transparan dalam mendistribusikan fasilitas PJU, mengingat anggaran yang digunakan berasal dari uang rakyat.

"Jangan sampai ada kecamatan yang terang benderang, tapi daerah lain gelap gulita. Ini soal keadilan," tegasnya.

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved