Hasil Reses DPRD Sumenep: Sederet Masalah Mendesak Ditemukan, Fraksi Desak Tindak Lanjut Nyata Pemda

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Tujuh fraksi di DPRD Sumenep menyampaikan laporan hasil Reses III Tahun Sidang 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD setempat, Selasa (2/9/2025).

Aspirasi masyarakat yang dihimpun selama masa reses pada 22-29 Agustus 2025 itu menyimpulkan sejumlah persoalan krusial, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga persoalan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, fraksi PKB menyoroti lambatnya penanganan kasus Kejadian luar Biasa (KLB) campak yang melonjak sejak Juli hingga Agustus.

"Kasus campak ini sudah muncul sejak Januari, tapi pemerintah daerah terkesan lamban."

"Ke depan, OPD harus lebih tanggap dan hadir di tengah masyarakat," tutur Juru Bicara (Jubir) Fraksi PKB, M Muhri.

Baca juga: Hasil Reses DPRD Sumenep: Perbaikan Infrastruktur hingga Peningkatan Pendidikan Jadi Sorotan Utama

Selain itu, PKB juga menyoroti kelangkaan pupuk dan ketimpangan infrastruktur antara daratan dan kepulauan, terutama di wilayah Kecamatan Giligenting.

Dari fraksi Partai NasDem menegaskan hak dasar masyarakat kepulauan atas listrik harus segera dipenuhi.

"Hak masyarakat kepulauan atas listrik sudah disuarakan bertahun-tahun, tapi belum ada realisasi."

"Pemerintah daerah harus hadir mempercepat ketersediaannya," tegas Samsiyadi, Juru Bicara Fraksi NasDem.

Dalam hal ini, NasDem juga meminta konsistensi pelaksanaan Perda Perlindungan Nelayan serta evaluasi aturan Pilkades yang dinilai merugikan calon dari kalangan non-petahana.

Untuk PAN juga soroti soal pengangguran dan bahaya narkoba di wilayah kepulauan Sumenep.

Fraksi PAN menganggap, bahwa soal pengangguran sebagai persoalan mendesak yang butuh penanganan serius dari pemerintah.

"Pemerintah perlu langkah strategis dan terukur, dengan pendekatan holistik untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran," kata Ketua Fraksi PAN, Gunaifi Syarif Arrodhy.

Dengan demikian, PAN mengingatkan ancaman peredaran narkoba di wilayah kepulauan Sumenep.