Berita Terkini Sumenep

Hasil Reses DPRD Sumenep: Sederet Masalah Mendesak Ditemukan, Fraksi Desak Tindak Lanjut Nyata Pemda

7 fraksi di DPRD Sumenep menyampaikan laporan hasil Reses III Tahun Sidang 2025 dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (2/9)

Penulis: Ali Hafidz Syahbana | Editor: Taufiq Rochman
TribunMadura.com/Ali Hafidz Syahbana
PARIPURNA - Pimpinan DPRD Kabupaten Sumenep saat memimpin sidang paripurna penyampaian hasil Reses III Tahun Sidang 2025 pada Selasa (2/9/2025). 

"BNNK harus lebih aktif, pengawasan di pelabuhan perlu diperketat agar peredaran narkoba bisa ditekan," tegasnya.

Untuk PDIP dalam paripurna tersebut, minta OPD tidak abaikan aspirasi warga Sumenep.

Karena itu, fraksi PDI Perjuangan menekankan bahwa hasil reses ini jangan hanya menjadi seremonial tanpa tindak lanjut.

"Hasil serap aspirasi jangan hanya dibaca lalu dilupakan. OPD harus tindak lanjuti dengan nyata," kata Abd. Rahman, Juru Bicara Fraksi PDIP.

Catatan penting PDIP antara lain perbaikan jalan poros Mandala Dungkek, penambahan daya listrik di Rubaru, perbaikan transportasi laut dan juga penguatan modal UMKM serta kelompok tani.

Untuk partai Demokrat, menyoroti 2.000 kasus campak dan 17 korban meninggal akibat campak di Sumenep.

Hal itu dinilai keras bahwa lambannya penanganan wabah campak dari pemerintah.

"Ada lebih dari 2.000 kasus campak dan 17 korban jiwa. Ini bukti kelalaian pemerintah dalam pencegahan sejak dini,"  tegas Ketua Fraksi Demokrat, Mulyadi.

Demokrat juga mendesak perbaikan jalan di Lenteng, Pragaan, Batuputih, dan akses menuju objek wisata Pantai Lombang.

Untuk Gerindra-PKS desak ambulans laut dan pemerataan pembangunan di Sumenep.

Dengan demikian, menekankan pentingnya pemerataan pembangunan antara daratan dan kepulauan.

"Masih banyak jalan rusak, keterbatasan air bersih, layanan kesehatan yang minim, dan listrik belum merata di kepulauan," tutur Agus Hariyanto, Juru Bicara Fraksi Gerindra-PKS.

Fraksi tersebut juga mendesak pengadaan ambulans laut, peningkatan beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, serta program pengendalian inflasi dan pemberdayaan UMKM.

PPP memyoroti pesantrean dan layanan kesehatan Ibu dan anak di Sumenep.

Kondisi fasilitas pesantren dan madrasah selama ini dinilai masih minim.

Halaman
123
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved