Breaking News:

Berita Sumenep

Dua Kunci Ini Harus Dipegang oleh Kadisdik Kabupaten Sumenep yang Baru, Kawal Perda Diniyah

Agus Dwi Saputra disarankan dan bahkan diminta secara serius untuk berkomitmen dan mengawal dua kunci sukses yang dinilai sangat efektif

Penulis: Ali Hafidz Syahbana | Editor: Samsul Arifin
TRIBUNMADURA.COM/ALI HAFIDZ SYAHBANA
Mohammad Suhaidi, Penyuluh Anti Korupsi (PAK) Kabupaten Sumenep saat memberikan keterangan. 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Hadirnya Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Sumenep yang baru, Agus Dwi Saputra mendapat tanggapan serius dari Penyuluh Anti Korupsi setempat, Mohammad Suhaidi.

Bicara kemajuan pendidikan di ujung timur Madura katanya, Agus Dwi Saputra disarankan dan bahkan diminta secara serius untuk berkomitmen dan mengawal dua kunci sukses yang dinilai sangat efektif.

"Dengan hadirnya kepala dinas pendidikan Sumenep yang baru ini, kami sarankan dua kunci sukses pendidikan ini mau maju dan Masyarakatnya religius yang pondasinya sudah ada," kata Mohammad Suhaidi pada TribunMadura.com, Senin (10/1/2022).

Pondasi yang pertama  katanya, yakni Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 15 Tahun 2016 tentang Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah yang dinilai sangat penting dan sudah ada sejak kepemimpinan Bupati Abuya Busyro Karim.

Perbup ini menunjukkan katanya, bahwa bila pendidikan Agama di setiap sekolah umum itu terus dibangun diyakini sangat baik, karena sudah menjadi kebutuhan masyarakat hari ini.

Baca juga: Harapan Komisi IV DPRD Sumenep di Pundak Kepala Dinas Pendidikan yang Baru, Lebih Efektif

"Sekolah umum pendidikan Agamanya itu sangat minim, maka Perbup wajib diniyah itu memberikan peluang bagi sekolah umum, bahwa pendidikan agam harus diperkuat. Ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat kita hari ini dan ini kunci," pungkasnya.

"Maka kalau Agamanya sudah bagus, karakternya sudah bagus pendidikan kita, maka sangat yakin mencetak generasi berakhlakul karimah di Sumenep itu sangat mungkin dengan pendidikan Agama itu sendiri. Jadi, untuk Kadisdik yang baru menjabat ini kawal wajib diniyah," sarannya.

Kunci yang kedua kata mantan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS) ini, disarankan untuk mengawal Peraturan Bupati (Perbup) nomor 37 Tahun 2020 tentang pendidikan karakter dan budaya anti korupsi pada satuan pendidikan di Kabupaten Sumenep.

Artinya apa kata pria yang juga swbagai dosen di STKIP PGRI Sumenep ini, perbup tersebut katanya merespon kebijakan dari atas bahwa komisi pemberantasan korupsi dan Kementerian agar pendidikan anti korupsi ini benar-bemar ditanamkan sejak di bangku sekolah. 

"Sehingga adanya perbup tentang pendidikan karakter dan budaya anti korupsi ini, ada sebuah terobosan kebijakan agar sekolah ini betul-betul konsen untuk mencetak anak-anak yang berkarakter dan anti korupsi dan mencetak anak-anak yang berfikir tidak mau korupsi," tegas LSP KPK RI ini.

Mohammad Suhaidi meyakini, jikalau dua kunci sebuah regulasi tersebut dikawal oleh dinas pendidikan katanya, dipastikan  kualitas output dari pendidikan ini akan menjadi luar biasa.

"Saya tekankan pada kadis pendidikan yang baru, secara serius kawal hal ini dengan baik dan laksankan perda wajib Diniyah. Ini tugas luhur, kalau kadisdik laksanakan ini kami sangat yakin persoalan pendidikan di kabupaten Sumenep lebih baik," yakinnya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved