Tanggapan Wakil Bupati Sampang, saat Mahasiswa Gelar Aksi Kritisi Refleksi 3 Tahun Kepemimpinannya

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Hanggara Pratama

TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG - Aktivis dari Forum Mahasiswa Sampang (Formasa) geruduk Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Madura, Kamis (3/1/2022) siang.

Hal itu dilakukan lantaran mereka ingin mengevaluasi refleksi tiga tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sampang.

Menurut demontran, kepemimpinan  Slamet Junaidi bersama Abdullah Hidayat dinilai masih banyak kekurangannya, khusunya belum sesuai dengan Visi dan Misi untuk Sampang Hebat Bermartabat.

Sehingga, terdapat beberapa poin persoalan yang perlu dievaluasi, dan hal dijabarkan oleh salah satu demontran Alfian. 

Diantaranya, bahwa selama ini pemerintah daerah tidak serius, terbukti adanya rangkap jabatan di kursi pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Hal yang dimaksud merupakan Kepala Dinas Pendidikan Sampang merangkap jabatan di Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil).

Baca juga: Evaluasi Kinerja Bupati dan Wabup Sampang, Mahasiswa Gelar Aksi di depan Kantor Pemkab

Menurutnya, dengan kondisi itu kinerja untuk meningkatkan SDM, terutama di bidang pendidikan tidak bisa bekerja dengan baik.

"Maka solusi yang kami tawarkan, menetapkan Kadis Pendidikan dan mengganti Plt Kepala Dispendukcapil dengan orang lain," ujarnya.

Tidak hanya itu, Alfian juga menagih janji Bupati Sampang tentang wacana akan mendatangkan investor yang hingga saat ini tak kunjung ada.

Padahal, langkah tersebut akan meningkatkan lapangan pekerjaan, sekaligus berpengaruh pada kemandirian ekonomi di Sampang.

Begitupun, pihaknya menilai di kepimpinan Bupati dan Wakil Bupati minim adanya pendampingan terhadap UMKM.

"Kami inginkan UMKM ini tidak hanya dibiayai saja, namun harus ada pendampingan di setiap rumah yang berpotensi untuk mendirikan UMKM, sehingga akan menumbuhkan perekonomian masyarakat secara individu dan masyarakat tidak akan merantau ke Malaysia," terang Alfian.

Selain itu, pihkanya mengevaluasi tentnag status desa yang ditetapkan pemerintah, di mana dari 180 di Sampang sebagian berstatus desa Mandiri.

Menurut penilaiannya, semua desa yang ada di Kota Bahari merupakan desa tertinggal, sehingga pemerintah daerah perlu menerapkan kemandirian desa.

"Hampir tidak ada desa yang membangun desanya dengan uang desanya sendiri, sehingga kami minta pemerintah daerah mengevaluasi ke bawah," tuturnya.

Sementara, Wakil Bupati Sampang, Abdullah Hidayat meyakini jika niat yang dimiliki oleh para demonstran merupakan niat baik, sama dengan niatnya untuk membangun Sampang lebih baik lagi.

Namun dalam membangun Sampang, menurutnya tidak mudah yang dibayangkan, tapi dirinya akan membuktikan yang terbaik di masa waktu tersisa dalam kepemimpinannya selama dua tahun mendatang.

"Saya tidak melarang teman-teman berdemo karena juga memiliki hak, tapi kalau memiliki niat yang sama, mari kita duduk bareng dan kita hadapi masalah ini dengan kepala dingin," tandasnya