Berita Surabaya
Wakil Ketua DPRD Jatim, Minta Seluruh Pihak Serius Soroti Penyelundupan Pupuk Bersubsidi
Iskandar yang politisi dapil Madura itu mendukung dan mengapresiasi tindakan aparat penegak hukum yang telah berhasil melakukan penertiban tersebut
Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Samsul Arifin
lihat foto
TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Persoalan mafia pupuk bersubsidi mendapat perhatian serius dari DPRD Jatim. Bahkan, Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar turut angkat bicara.
Seperti diketahui, baru-baru ini aparat kepolisian Tuban berhasil menggagalkan penyelundupan 9 ton pupuk bersubsidi yang dikirim dari wilayah Pamekasan.
Iskandar yang politisi dapil Madura itu mendukung dan mengapresiasi tindakan aparat penegak hukum yang telah berhasil melakukan penertiban tersebut.
"Kami memberikan apresiasi pada kepolisian Tuban secara khusus, juga aparat keamanan kita yang telah berusaha menertibkan," kata Iskandar, Selasa (8/2/2022).
Persoalan ini, menurut Iskandar sudah menjadi buah bibir sejak lama. Keluhan-keluhan berkaitan dengan pupuk sudah lama menjadi perbincangan.
Saat ini, diharapkan aparat penegak hukum dapat mengungkap persoalan ini secara komprehensif. Termasuk pemerintah daerah perlu juga turut andil dalam upaya melacak dan mengusut tuntas.
Baca juga: LPPNU Pamekasan, Desak Kepolisian Amankan Otak Pelaku Penyelundupan Pupuk Bersubsidi
Politisi senior Partai Demokrat itu berharap adanya perhatian dari berbagai pihak, termasuk juga masyarakat dalam hal pengawasan. Ini ditegaskan penting, agar upaya program untuk petani bisa berjalan dengan baik.
"Maka, program pemerintah untuk kesejahteraan petani bisa terwujud tanpa penyelewengan yang benar-benar sangat menyakitkan luar biasa," jelas Iskandar.
Dia menyatakan harapan agar kasus seperti segera dituntaskan. Sebab, Iskandar mengaku khawatir jika problem semacam ini terus terjadi maka generasi muda bisa saja enggan menjadi petani.
"Itu jangan sampai terjadi, karena bagaimanapun pertanian harus kita pertahankan dan majukan," lanjutnya.
Disisi lain, Iskandar juga bakal membawa persoalan ini ke gedung legislatif di DPRD Jatim untuk juga turut membicarakan dengan pihak terkait.
"Nantinya bersama komisi terkait bagaimana menindaklanjuti ini menjadi satu pembelajaran berharga, kita membangun partisipasi pengawasan masyarakat," tuntasnya.
