Persoalan Minyak Goreng Indonesia Disorot Media Internasional, Singgung Langkah Pemerintah

TRIBUNMADURA.COM - Masalah minyak goreng tak hanya menjadi sorotan di media nasional, tapi media internasional juga turut menyoroti.

Seperti yang diketahui stok minyak goreng di Indonesia sempat langka.

Namun pasca aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) dicabut oleh pemerintah, stok minyak langsung muncul di banyak toko.

Pada Jumat (18/3/2022), salah satu kantor berita terbesar di dunia, Reuters, menerbitkan artikel berjudul Indonesia hikes palm oil export levy amid accusations of 'policy panic' di situs web mereka.

Pada artikel itu, Reuters menyoroti langkah Indonesia yang telah secara signifikan menaikkan pungutan ekspor minyak sawit maksimum, berdasarkan peraturan pemerintah baru pada Jumat ini.

Baca juga: Harga Minyak Goreng Terbaru pada Maret 2022 di Indomaret dan Alfamart, mulai Tropical Hingga Fortune

Reuters menulis bahwa kebijakan tersebut menandai upaya baru Pemerintah Indonesia untuk mengendalikan harga minyak goreng domestik setelah langkah-langkah sebelumnya gagal mengatasi masalah tersebut.

Dijelaskan bahwa Indonesia sebagai negara pengekspor minyak nabati terbesar di dunia sehari sebelumnya telah mengumumkan kebijakan “kejutan” putar arah untuk menghapus pembatasan volume ekspor produk minyak sawit dan sebagai gantinya menaikkan pungutan ekspornya.

Peraturan baru yang segera berlaku itu memperkenalkan tarif progresif yang lebih tinggi ketika harga referensi untuk minyak nabati mencapai setidaknya 1.050 dolar AS per ton hingga tarif maksimum 375 dolar AS per ton.

Di bawah aturan sebelumnya, pungutan ekspor maksimum hanya 175 dolar per ton, yang dimulai ketika harga referensi mencapai setidaknya 1.000 dolar per ton.

Harga minyak sawit mentah acuan Indonesia untuk bulan Maret berada di angka 1.432,24 dolar AS per ton.

Peraturan baru tidak mengubah struktur pungutan ketika harga acuan di bawah 1.000 dolar AS per ton.

Terkait harga minyak goreng Indonesia naik

Reuters mengungkap, Pemerintah Indonesia telah mengatakan akan menggunakan hasil dari pungutan ekspor minyak sawit untuk menyubsidi penjualan minyak goreng curah selama enam bulan ke depan, memperkirakan sekitar 202 juta liter akan didistribusikan setiap bulan.

Alokasi subsidi ditetapkan lebih dari 500 juta dolar AS.

Dijelaskan bahwa eksportir Indonesia diharuskan membayar pajak ekspor atas pengiriman minyak sawit di atas pungutan ekspor.

Pajak ekspor maksimum saat ini adalah 200 dolar AS per ton.

Reuters menulis, Menteri Perdagangan Indonesia, Muhammad Lutfi, sudah mengumumkan kenaikan retribusi pada sidang DPR pada Kamis (17/3/2022).

Dia menarik pembatasan volume ekspor minyak sawit yang dikenal sebagai domestic market obligation (DMO).

Dalam sidang enam jam, Lutfi meyakinkan anggota parlemen bahwa bahkan setelah penghapusan ekspor DMO akan terus dibatasi oleh pungutan tinggi.

Reuters mengungkap, beberapa anggota parlemen menuduh Lutfi "membuat kebijakan panik" setelah kementeriannya telah mengubah peraturan setidaknya enam kali sejak Januari 2022.

Lutfi membela tindakannya dan mengatakan kenaikan harga komoditas global sejak tahun lalu telah memukul semua ekonomi global, sementara invasi Rusia ke Ukraina telah memperburuk situasi.

"Kesalahan saya adalah saya tidak memprediksi akan ada perang yang menyebabkan harga melonjak," kata dia sambil bersumpah untuk tidak dikalahkan oleh apa yang disebutnya "mafia dan spekulan" yang berdampak pada sektor kelapa sawit.

Anggota DPR mendesak Menteri siap membatasi volume ekspor lagi jika kebijakan terbaru gagal mencapai harga pasar minyak goreng yang "wajar".

Dilaporkan Reuters, pergeseran kebijakan Indonesia telah memicu perubahan besar dalam minyak sawit berjangka Malaysia di pasar yang sudah gelisah karena produksi yang lemah dan setelah konflik di Ukraina memukul pasokan minyak lobak dan minyak bunga matahari.

Selain Reuters

Media Singapura Channel NewsAsia (CNA) dan media yang berkantor pusat di Washington, DC, AS, UN News juga menerbitkan artikel terkait persoalan minyak goreng yang terjadi di Indonesia di situs web mereka pada Jumat.

Serupa dengan apa yang dilakukan Reuters, baik CNA maupun UN News lebih menyoroti soal Pemerintah Indonesia yang akan menaikkan pungutan ekspor minyak sawit menjadi maksimal 375 dolar AS per ton lewat aturan terbarunya.

Diberitakan UN News, pihak berwenang di Indonesia telah berusaha untuk mengendalikan pasar lokal untuk minyak goreng yang terbuat dari minyak sawit mentah olahan, setelah harga melonjak 40 persen di awal tahun karena harga global yang tinggi. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ketika Media Asing Ikut Soroti Persoalan Minyak Goreng di Indonesia…"