Pasca Disabilitas Sambat Soal Bantuan Covid-19, Kepala Dinsos Bangkalan Minta Data Name and Address

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN – Keresahan sejumlah masyarakat tumpah tidak terbendung dalam gelar diskusi, tukar pendapat, hingga paparan gagasan dalam gelar ‘Ngopi’ atau Ngolah Pikiran di Ponpes Ibnu Cholil sekaligus kediaman Rois Syuriah PBNU, KH Imam Bukhori Cholil, Jalan Halim Perdana Kusuma, Kota Bangkalan, Senin (21/3/2022) malam.

Obrol santai itu digagas dalam rangka Kunjungan Daerah Pilih (Kundapil) II Anggota DPR RI Fraksi PKB, H Syafiuddin bersama Yayasan Ibnu Cholil. Dihadiri beberapa kyai, habib, ulama, cendikiawan, tokoh masyarakat, jurnalis, hingga aktivis LSM.

Pada sesi diskusi, Ketua Disabilitas Madura, Abd Aziz berkesempatan menyampaikan keluh kesahnya terkait tersendatnya kucuran bantuan di tengah pandemi Covid-19 di tahun 2021 untuk para penyandang disabilitas.

“Dan juga ada pernyataan beberapa, maaf, oknum pejabat, bukan menyebut nama dan kedinasannya. Terkonfirmasi sejumlah 360 disabilitas mendapatkan bantuan. Namun mohon maaf pak kyai, bapak syafi, hanya 1 persen atau 10 persen dari 360 yang dapat,” keluh Abd Azis.

Dari beberapa kasus yang dialami masyarakat penyandang disabilitas di Madura maupun di Kabupaten Bangkalan, Abd Azis merasakan seperti diperlakukan sebagai ‘anak tiri’.

“Karena saya yang mendata, hanya 240 penyandang disabilitas untuk sementara tidak dapat, mungkin minta solusi atau petunjuk dari Pak Syafi. Seperti apa baiknya agar masyarakat penyandang disabilitas tidak di-anak tirikan terus. Meskipun kami harus memahami bahwa sulit untuk menemui pejabat,” tuturnya.

Baca juga: Pengakuan Penyandang Disabilitas di Bangkalan hanya Dapat 10 persen Bantuan Covid, Sambat ke DPR RI

Menanggapi ‘nyanyian’ tersebut, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bangkalan, Wibagio Suharta meminta Abd Aziz memberikan data By Name By Address (BNBA) untuk dilakukan verifikasi dan validasi oleh Pendamping Disabilitas.

“BNBA datanya kasihkan ke saya untuk dicek, biar kami sinkronkan dengan data yang ada,” ungkap Wibagio kepada Surya, Selasa (22/3/2022).

Wibagio menjelaskan, Menteri Sosial Tri Rismaharini telah memberikan imbauan terkait para penyandang disabilitas yang benar-benar kurang mampu untuk dimasukkan ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

“Di Bangkalan terdata sekitar 600 an, info sudah masuk DTKS. (Abd) Aziz pernah saya pertemukan dengan pengurus disabilitas yang lain, tetapi (Abd Aziz) tidak bisa hadir,” jelasnya.

Informasi yang dihimpun Surya di lokasi ‘Ngopi’, keluhan Abd Azis berkaitan dengan anggaran bantuan Covid-19 senilai Rp 7,6 miliar di tahun 2021 untuk sejumlah 395 penyandang disabilitas dan 46.170 santri.

“Masih rapat Mas,” pungkas Wibagio sambil mengirim foto dirinya sedang mengikuti gelaran rapat ketika disinggung terkait asal usul sumber anggaran bantuan Covid-19 dan kebenaran total anggaran yang disediakan dan jumlah penerimanya.