Bupati Sumenep Ajak Kaum Santri Ikut Warnai Dinamika Politik, Minta Ambil Peran sebagai Pengontrol

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Bupati Sumenep, Achmad Fauzi mengajak kaum santri ikut mewarnai dinamika politik dan kekuasaan di Kabupaten Sumenep.

Achmad Fauzi menyebut bahwa keterlibatan santri dalam dunia politik praktis bukan hal yang baru.

ia mencontohkan optimisme kalangan umat Islam yang tercipta sebuah revormasi pada tahun 1998.

Saat itu terjadi transformasi politik, KH Abdurrahman Wahid menjadi Presiden RI berlatar santri.

"Ini merupakan bagian dari apa yang kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya ini bukan hal yang baru," ungkap Achmad Fauzi saat membuka Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Divisi Media dan Informatika serta Divisi Keilmuan, Riset dan Kajian Sosial Ikatan Alumni Annuqayah (IAA) Pusat di Aula Kantor Bappeda Sumenep, Minggu (27/3/2022).

"Keberadaan santri dalam politik kekuasaan bukan hanya sekadar secara taktis dan strategis, tentu kita memahami semua kebebasan yang dibuka sebegitu luasnya pasca reformasi telah membukakan jalan yang lebar bagi kembalinya siapa saja untuk berpartisipasi dalam hal keterkaitan politik dan kekuasaan, termasuk juga para santri," sambung dia.

Fenomena paling menarik dari kondisi tersebut, tambah Fauzi, adalah tentu keterlibatan pondok pesantren.

Ia menyebut, mereka bisa memberikan keterkaitan ranah politik praktis dengan menjadi pengurus partai politik, terbukti juga sudah banyak yang menjabat sebagai ketua partai politik.

"Untuk itulah saya berharap keberadaan acara hari ini merupakan bagian dari semangat untuk terus bersama-sama, khususnya alumni santri Annuqayah untuk bisa mewarnai keterkaitan dengan perpolitikan dan kekuasaan di kabupaten Sumenep," ungkap Fauzi.

Salah satu keterlibatan lain disebut politisi muda PDI ini adalah santri juga menjadi kontrol dalam tatanan pemerintahan.

"Bisa mewarnai sebagai dari bagian NGO, atau pengawas pemerintah dari unsur-unsur media dalam hal kekuatan dan politik kekuasaan," pungkasnya.

Sementara itu, dosen Ilmu Politik FISIP UIN Jakarta, Adi Prayitno menyinggung secara spesifik peran IAA dalam politik, terutama di Kabupaten Sumenep.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) itu memaknai tidak hanya bicara di ruang sempit soal siapa yang menjadi bupati.

Karena jika itu terjadi maka harmonisasi di tubuh IAA akan terpecah, karena tiap alumni menurutnya memiliki pilihan politik tersendiri.

"IAA itu bukan partai politik. IAA itu lillahitaala. Ketua IAA tidak bisa mendekte anggotanya. Gak akan diikuti. karena politik itu bicara soal untung dan rugi," jelas Adi Prayitno.