Berita Lumajang

Mahasiswa di Lumajang Turun ke Jalan, Gelar Demo Tuntut Mendag Dicopot & Tolak Pemilu Ditunda

Demo tersebut diwarnai orasi di depan Gedung DPRD Para mahasiswa tersebut menyerukan penolakan kenaikan harga BBM, sembako dan minyak goreng

Penulis: Tony Hermawan | Editor: Samsul Arifin
TRIBUNMADURA.COM/TONY HERMAWAN
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang berunjuk rasa di kantor DPRD Lumajang, Senin (11/4/2022). Dalam aksinya mereka menolak kenaikan harga sembako, BBM, dan penundaan pemilu 2024. 

TRIBUNMADURA.COM, LUMAJANG - Wacana Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 ditunda serta mahalnya kebutuhan pokok seperti minyak goreng dan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite, belakangan menuai gelombang penolakan di masyarakat. Sejak beberapa hari terakhir unjuk rasa mulai terjadi di sejumlah kota.

Isu trending ini akhirnya turut memantik perhatian mahasiswa di Lumajang. Senin (11/4), puluhan mahasiswa melakukan aksi demo di Kantor DPRD. Pantauan di lokasi, massa yang tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang mulai berdatangan sejak pukul 9.00.

Demo tersebut diwarnai orasi di depan Gedung DPRD. Para mahasiswa tersebut menyerukan penolakan kenaikan harga BBM, sembako dan minyak goreng. Berikutnya, mereka juga menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. 

"Kami menuntut mencopot Menteri Perdagangan karena tidak bisa menstabilkan harga pangan utamanya BBM dan minyak goreng," kata Dany Febri koordinator aksi.

Baca juga: Maling Sapi di Lumajang Baru 1 Tertangkap, Polisi masih Buru Jaringannya, Aksinya Meresahkan Warga

Aksi ini berlangsung damai. Para peserta pun diperkenankan masuk di dalam Gedung DPRD. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan wakil rakyat menerima tuntutan mahasiswa. Pihaknya juga mengirim nota kesepahaman mahasiswa ke DPR pusat.

 Wakil Ketua DPRD Lumajang Bukasan mengatakan, Jokowi 3 periode merupakan sebuah wacana yang tidak mungkin terlaksana. Sebab hal ini menyalahi asas demokrasi. Namun untuk masalah kenaikan harga BBM dan minyak goreng pihaknya bersedia mengawal bersama.

"Kalau soal penundaan pemilu itu tidak karena mungkin karena berbenturan langsung dengan rakyat. Tapi kalau untuk kenaikan minyak goreng, bensin mari kita kawal bersama," pungkas dia.

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved