Berita Sampang
Keluhkan Sistem Pemerintah Desa yang Carut Marut, Warga Dua Desa di Sampang Datangi Kantor DPMD
Kedatangannya didampingi LSM Madura Development Watch (MDW) untuk mempertanyakan sistem pemerintahan desa yang dinilai amburadul.
Penulis: Hanggara Pratama | Editor: Aqwamit Torik
lihat foto
"Yang jelas jika perangkat tersebut pensiun ata tidak aktif maka tidak berhak mendapatkan jatah tanah pecaton," katanya.
"Kalau hasil sewa dari tanah pecaton masuk sebagai PADes tidak masalah, karena sudah ada ketentuan tersendiri," tambahnya.
Sedangkan terkait honor perangkat, harus benar-benar diberikan sesuai nominal yang sudah ditetapkan.
Jika tidak diberikan, Cholilurahman mengaku akan meminta kepada camatnya untuk diadakan pembinaan dan mengecek benar tidaknya.
"Kalau honor tidak diberikan, nanti juga akan menjadi temuan Inspektorat," tuturnya.
Di tempat yang sama, Ketua LSM MDW Sampang Siti Farida mengaku murni melakukan pendampingan terhadap warga.
Sehingga pihaknya meminta kepada Pj Desa Pelampa'an dan Pj Desa Asemnonggal untuk menertibkan sistem pemerintahan desa.
Sekaligus meminta kepada Camat Camplong dan Camat Jrengik memonitoring dan mengevaluasi, begitu juga DPMD mengevaluasi dua Pj tersebut.
"Mohon DPMD dan Camat untuk memonitoring dan mengevaluasi dua Pj Kades ini," pungkasnya.
