Berita Sampang

Warga Kepung Kantor Pemkab Sampang, Penundaan Pilkades di Sampang Kembali Ditentang Karena Ini

Terlebih, pihaknya menilai pemerintah daerah kurang tepat saat memilih Pj Kades karena mereka yang dipilih mayoritas tidak mengetahui kondisi desa itu

Penulis: Hanggara Pratama | Editor: Samsul Arifin
Istimewa/TribunMadura.com
Suasana saat aksi di depan Kantor Pemkab Sampang, Jalan Jamaluddin, Kecamatan/Kabupaten Sampang, Madura, Kamis (23/6/2022). 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Hanggara Pratama

TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG - Kebijakan penundaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) hingga 2025 secara serentak di Kabupaten Sampang, Madura kembali ditentang oleh masyarakat setempat.

Terbukti, puluhan warga yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Sampang Menggugat (GMSM) menggruduk Kantor Pemkab Sampang, Kamis (23/6/2022), siang.

Koordinasi Lapangan (Korlap) Aksi, Lihut mengatakan bahwa semenjak sejumlah desa diisi oleh Penjabat (Pj) Kades karena adanya kebijakan diundurnya pelaksanaan Pilkades, banyak kerugian dirasakan oleh masyarakat, tepatnya soal pelayanan.

Mengapa tidak, menurutnya kondisi Pj yang dipilih untuk memimpin desa merupakan ASN yang masih memiliki tanggung jawab lain di OPD sehingga tidak sepenuhnya bekerja untuk desa.

"Dampak kerugiannya banyak, saya sendiri merasakannya, saya meminta tandatangan Pj kades untuk membuat sertifikat tanah malah tidak dilayani, bahkan tiga kali," ujarnya.

Baca juga: Sampang Akan Punya Balai Rehabilitasi Pecandu Narkoba, Lokasinya Jauh Dari Keramaian

Kumpulan Berita Lainnya seputar Sampang

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunMadura.com

Terlebih, pihaknya menilai pemerintah daerah kurang tepat saat memilih Pj Kades karena mereka yang dipilih mayoritas tidak mengetahui kondisi desa itu sendiri.

Seperti halnya, di salah satu desa di Kecamatan Sokobanah, Sampang yakni tenaga kesehatan dijadikan Pj Kades.

"Termasuk pegawai inspektorat dijadikan Pj Kades di Desa Gung Kesan, Kecamatan Karang Penang, Sampang," terangnya.

Maka dari itu pihaknya menuntut kepada pemerintah daerah agar secepatnya menggelar Pilkades demi jalannya pemerintahan desa yang baik dan kondusif.

"Kami minta kepada pemerintah daerah untuk menggelar Pilkades akhir tahun 2022,"
tutur Lihut.

Sementara, Asisten 1 Pemkab Sampang, Malik Amrullah menyampaikan jika alasan mengapa dirinya yang menemui demontran lantaran Bupati Sampang H Slamet Junaidi saat ini sedang menjalani kepentingan dinas lain.

Akan tetapi, dirinya siap mencatat semua aspirasi para demonstran dan selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan.

"Nanti kami akan bahas dengan pimpinan," pungkasnya.

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved