LP3M akan Gelar Diskusi Ajak Warga Terdampak, Atasi Banjir Kerap Melanda Pamekasan

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN – Setelah menyoroti kesemrawutan pedagang kaki lima (PKL) di Pamekasan lewat Forum Group Discussion  (FGD), kini Lembaga Pusat Penelitian dan Pengembangan Madura (LP3M) Pamekasan, akan menggelar FGD kembali, untuk mencari solusi mengatasi banjir di Pamekasan.

Dalam FGD yang akan digelar di Hotel Odaita, Pamekasan, Selasa (2/8/2022) besok ini, diharapkan banjir di Pamekasan yang selama ini kerap terjadi dan menimbulkan banyak kerugian, bisa dikendalikan. Sehingga banjir yang menenggelamkan ribuan rumah warga ini, tak terjadi lagi di tahu-tahun mendatang.

Ketua LP3M, Suroso kepada Surya, Senin (1/8/2022) mengatakan, setiap tahun di Pamekasan selalu diterpa banjir.

Dalam setahun, bukan hanya sekali, bahkan lebih dari dua kali. “Banjir yang kerap melanda Pamekasan ini, telah membuat warga trauma dengan kerugian yang cukup besar. Dan tentunya, warga masih dibayang-bayangi kekhawatiran, di tahun-tahun mendatang, Pamekasan masih tetap banjir,” ujar Suroso.

Menuru Suroso, yang rumahnya dilanda banjir pada awal Maret 2022 lalu, hingga merusak dua set komputer, lemari es dan mesin pompa air, setiap kali terjadi banjir, yang dilakukan pemerintah, baik pemkab maupun pemprov, hanya datang mengunjungi warga terdampak dan memberikan bantuan sekadarnya.

Suroso berharap, untuk penanganan banjir ini, seharusnya pemerintah memberikan solusi yang solutif. Dan paling tidak membuat terobosan baru, karena sampai saat ini ia tidak melihat ada penanganan yang nampak dari pemerintah dalam mengatasi banjir di Pamekasan.

“Dalam mengatasi banjir ini, setidaknya bisa merumuskan rencana aksi yang bisa dilakukan, sesuai dengan kemampuan pemkab dan juga merumuskan langkah-langkah, serta terobosan agar dapat dukungan, baik dari Pemprov Jatim, maupun pemerintah pusat,” papar Suroso.

Suroso menilai, di antara penyebab banjir di Pamekasan ini, terdapat beberapa factor. Seperti keberadaan lahan di kawasan hulu yang gundul dan hampir tidak adanya penanaman hutan kembali.

Selain itu, dibiarkannya terjadinya banyak penambang galian C yang ilegal, sehingga makin memperparah kerusakan hutan. Termasuk kondisi sungai sebagai sarana transformasi air menuju muara, sudah tidak mampu lagi untuk menampung air, akibat terjadinya pendangkalan sungai.

Keberadaan drainase di sejumlah perkantoran di kawasan kota masih belum berfungsi dengan maksimal. Apalagi, di saat banjir melanda, kondisinya berbarengan dengan pasangnya air laut. “Belum lagi, kesadaran masyarakat Pamekasan, terhadap ancaman banjir ini masih kurang,” ujar Suroso.

Selanjutnya Suroso mengungkapkan, untuk peserta FGD ini, selain dihadiri Wakil Bupati Pamekasan, RB Fattah Jasin, yang akan memberikan arahan, juga mengundang sejumlah pimpinan (organisasi perangkat daerah). Seperti kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP). Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta beberapa dinas terkait. Kemudian anggota DPRD, camat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, perwakilan warga yang terdampak banjir.(sin/muchsin)