Berita Sampang
Tidak Lagi Mendapatkan Jatah Makan, Pupulasi Kera di Wisata Nepa Sampang Mulai Berkurang
Penjaga Wisata Hutan Kera Nepa, H Sahri (75) mengatakan bahwa sudah tujuh bulan kera di wisata Kera Nepa
Penulis: Hanggara Pratama | Editor: Samsul Arifin
lihat foto
Laporan Wartawan TribunMadura.com, Hanggara Pratama
TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG - Populasi kera di dalam wisata Hutan Kera Nepa, di Desa Batioh, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Madura terancam berkurang.
Pasalnya, tidak lagi mendapatkan jatah makanan sehingga dimungkinkan bakal berpindah tempat atau bermigrasi ke hutan lain untuk bertahan hidup.
Penjaga Wisata Hutan Kera Nepa, H Sahri (75) mengatakan bahwa sudah tujuh bulan kera di wisata Kera Nepa tidak mendapatkan jatah makanan dari pemerintah daerah.
"Biasanya makanan kera itu dari Pemkab Sampang dikirim ke Kecamatan Banyuates, dan dari Banyuates ke lokasi kera," ujarnya.
"Sempat saya tanyakan sebelumnya, katanya tidak nemu jagung, ya saya bilang, tidak bakal nemu jagung kalau tidak beli," imbuhnya.
Menurut pria yang sudah enam tahun menjaga Hutan Kera Nepa itu, biasanya makanan yg dikirim untuk kera berupa jagung seberat 50 kilo gram setiap bulannya.
Sedangkan jatah makanan untuk kera-kera di Hutan Nepa setiap harinya seberat 6 kilo gram.
"Dari 6 kilo di Setipa harinya, saya bagi dua, di pagi hari 3 kilogram dan sore tiga kilogram," terang H Sahri.
Lebih lanjut, kata H Sahri jumlah kera saat ini sekitar 500 ekor dan jumlah tersebut jauh lebih berkurang dari sebelumnya.
Baca juga: Pengesahan Raperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas di Sampang Bakal Rampung Tahun ini
Sebab, sebagian kera sudah mulai meninggalkan hutan untuk mencari makan ke luar hutan.
"Kondisi kera berbeda-beda, ada yang balik lagi ke hutan Kera Nepa dan ada yang menetap di hutan barunya karena lebih mudah mencari makan," pungkasnya.
Sementara, sebelumnya Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Sampang, Marnilem menyampaikan jika wisata Hutan Kera Nepa sudah tidak lagi menyetor PAD.
Sehingga pihaknya memasrahkan pengelolaannya kepada pihak pemerintah desa agar dikelola secara mandiri.
"Seperti halnya wisata Pantai Lon Malang yang desanya bisa mengelola sendiri dan saat ini bisa menjadi penghasilan desa," pungkasnya.
