Berita Madura

Tak Ada Respon dari Pemerintah Pusat, Sampang Bakal Absen Dari Program Kotaku Tahun Ini

Program Kotaku merupakan salah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Penulis: Hanggara Pratama | Editor: Samsul Arifin
TribunMadura.com/Hanggara Pratama
Pemukiman warga di Kecamatan/Kabupaten Sampang, Madura, Selasa (8/11/2022). 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Hanggara Pratama

TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman (DPRKP) setempat ajuakan bantuan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) tahun ini ke pemerintah pusat.

Program Kotaku merupakan salah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia.

Program Kotaku menyiapkan anggaran bantuan senilai Rp 1 miliar per desa atau kelurahan, sedangkan Pemkab Sampang mengajukan lima kelurahan dengan total anggaran yang diajukan senilai Rp 5 miliar.

Akan tetapi, hingga akhir 2022, pengajuan yang dilakukan sejak Desember 2021 itu  belum mendapatkan respon dari pemerintah pusat.

"Sejak pengajuan hingga saat ini program Kotaku belum ada kabar dari pemerintah pusat," kata Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman DPRKP Sampang, Abdul Rokib, Selasa (8/11/2022).

Baca juga: Dugaan Kasus Penyelewengan Bansos, Kejari Sampang Beberkan Alasan Pemeriksaan Saksi di Balai Desa

Atas kondisi itu, pihaknya pesimis jika di tahun ini Kabupaten Sampang tidak akan mendapatkan program Kotaku, artinya bakal absen di tahun ini.

Informasi lengkap dan menarik lainnya Berita Madura dan Berita Sampang hanya di GoogleNews TribunMadura.com

Sebab, di tahun 2021 Kabupaten Sampang mendapatkan program Kotaku yang terealisasi di empat Desa pada dua Kecamatan yakni, Kecamatan Camplong dan Kedungdung.

Abdul Rokib pun tidak mengetahui secara pasti penyebab tidak direspon dari pemerintah pusat, sehingga berinisiatif untuk terus berkoordinasi.

"Kami akan menghubungi pemerintah pusat," pungkasnya.

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved