Apa itu Peristiwa Kudatuli, yang Mengiringi Perjalanan PDIP yang Dipimpin Megawati Soekarnoputri

TRIBUNMADURA.COM - Apa itu peristiwa Kudatuli, yang mengiringi kisah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP.

PDIP akan memperingati HUT PDIP ke 50 tahun.

HUT PDIP akan digelar pada 10 Januari 2023.

Sejarah panjang mengiringi PDIP yang kini menjadi Partai Politik (Parpol) besar di Indonesia.

Termasuk adanya peristiwa Kudatuli, yang mengiringi perjuangan PDIP.

Baca juga: Megawati Bakal Sampaikan Kejutan di HUT ke-50 PDIP, Jika Soal Pilpres 2024 Biasanya ada Tradisi

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunMadura.com

Lantas apa itu peristiwa Kudatuli?

Peristiwa Kudatuli adalah singkatan dari Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli.

Peristiwa Kudatuli menandai adanya konflik internal di tubuh parpol berlambang kepala banteng tersebut.

Bentrokan itu terjadi di era orde baru, di pemerintahan Presiden Soeharto.

Awal cerita, dilansir Kompas.com, terbentuklah Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 10 Januari 1973.

PDI terbentuk atas adanya Partai Nasional Indonesia (PNI) yang bergabung dengan Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik.

PNI sendiri merupakan partai yang didirikan oleh Ir Soekarno pada 4 Juli 1927.

Sejak awal terbentuk, konflik internal PDI terus terjadi dan diperparah dengan adanya intervensi dari pemerintahan Soeharto.

Untuk mengatasi konflik tersebut, anak kedua dari Ir Soekarno, Megawati Soekarnoputri didukung untuk menjadi ketua umum (Ketum) PDI saat itu.

Megawati Soekarnoputri dicalonkan sebagai Ketua Umum dalam Kongres Luar Biasa (KLB) PDI yang digelar di Asrama Haji Sukolilo pada 2-6 Desember 1993.

Megawati pun secara de facto dinobatkan sebagai ketum DPP PDI periode 1993-1998.

Dan pada Musyawarah Nasional (Munas) 22-23 Desember 1993 di Jakarta, Megawati Soekarnoputri dikukuhkan sebagai Ketum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI secara de jure.

Pengukuhan Megawati tersebut dibawah bayang-bayang ketidaksetujuan dari Pemerintahan Soeharto.

Bahkan menerbitkan larangan mendukung pencalonan Megawati Soekarnoputri dalam Kongres Luar Biasa (KLB) pada 2-6 Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur.

Konflik internal PDI terus terjadi hingga diadakan Kongres pada 22-23 Juni 1996 di Asrama Haji Medan.

Sebelumnya pada 20 Juni 1996 para pendukung Megawati Soekarnoputri melakukan unjuk rasa hingga bentrok dengan aparat keamanan yang menjaga kongres.

Dilansir pdiperjuanganlampung.id, Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto menetapkan Suryadi sebagai Ketua Umum DPP PDI pada 15 Juli 1996.

Tak terima akan hal itu, pada 27 Juli 1996 pendukung Megawati Soekarnoputri menggelar Mimbar Demokrasi di halaman kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat.

Kemudian muncul rombongan berkaus merah kubu Suryadi, kemudian terjadi bentrok dengan kubu Megawati Soekarnoputri.

Peristiwa tersebut dikenal dengan Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli atau disingkat menjadi Peristiwa Kudatuli.

Setelah peristiwa tersebut, PDI di bawah pimpinan Suryadi hanya memperoleh 11 kursi DPR.

PDI yang dipimpin Megawati Soekarnoputri tersebut semakin kuat seusai dilengserkannya Presiden Soeharto dari kursi pemerintahannya.

Megawati Soekarnoputri pun ditetapkan sebagai ketum DPP PDI periode 1998-2003 pada Kongres ke-V di Denpasar, Bali.

Megawati Soekarnoputri kemudian mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan pada 1 Februari 1999 agar dapat mengikuti pemilu.

Nama tersebut disahkan oleh Notaris Rahmat Syamsul Rizal dan kemudian dideklarasikan pada 14 Februari 1999 di Istora Senayan, Jakarta.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com