Sandiaga Uno Diusulkan Jadi Cawapres untuk Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 oleh PPP, Nama Tokoh Lain?

TRIBUNMADURA.COM - Sandiaga Uno disebut telah diusulkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk menjadi Cawapres pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Selain Sandiaga Uno, PPP juga mengusulkan Erick Thohir, dan Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono.

Arsul Sani selaku Wakil Ketua Umum PPP menyebut memang sejumlah nama itu diusulkan menjadi Cawapres dari Ganjar Pranowo.

Ada juga nama tokoh lain yang disebut.

Baca juga: Sandiaga Uno Diisukan Jadi Cawapres Ganjar, PPP Ingatkan Agar Diperjuangkan: Jadi Kader Saja Belum

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunMadura.com

"Memang ada sejumlah nama yang diaspirasikan. Saya kira kalau nama-nama itu kan sudah, ada Pak Sandiaga, ada Pak Erick Thohir, Pak Mardiono, dan lain sebagainya," kata Arsul di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Arsul juga menyebut nama Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar yang juga diusulkan jadi cawapres Ganjar.

"Belakangan memang disebut Pak Nasaruddin Umar," kata

Diberitakan sebelumnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusulkan dua nama bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

"Paling kalau PPP mengusulkan sekitar dua nama," kata Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono selepas bertemu jajaran DPP PDIP di kantor pusat PPP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2023).

Hanya saja, dia belum mengungkapkan apakah dua nama yang diusulkan tersebut adalah menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Belum tentu, belum tentu," ujar Mardiono.

Mardjono memastikan nantinya PPP akan mengumumkan dua nama tersebut dan mengusulkan ke PDIP.

"Nanti pada saatnya akan kita umumkan dua nama itu siapa yang nanti kita usulkan ke PDIP yang nanti akan menjadi kesepakatan bersama," ucap dia.

Sandiaga Uno belum ada kepastian

Hingga saat ini, belum ada kepastian terkait Sandiaga Uno jadi untuk bergabung dengan PPP atau tidak.

Merespon hal tersebut, Wakil Ketua DPW PPP Jatim, Mujahid Ansori mengatakan, politik itu pilihan, bukan dagang.

"Jadi akan lebih baik jika pak Sandiaga Uno segera memberi kepastian, mau masuk atau tidak ke PPP," ujar Mujahid kepada Tribun Jatim Network. Sabtu (27/5/23).

"Politik itu kan pilihan. Jadi kalau di politik segera lah memilih. Mau masuk atau tidak? Kan seperti itu baiknya. Karena di politik itu bukan dagang tentang cari untung atau rugi jika masuk partai," imbuhnya.

Terlebih lagi, berdasarkan hasil Rapimnas telah memutuskan bahwa PPP akan mengusahakan Cawapres berasal dari PPP.

"Jadi kalau Pak Sandiaga Uno mau jadi Cawapres melalui PPP ya harus segera memberi kepastian mau gabung PPP atau tidak. Karena kan berdasarkan Rapimnas, Cawapres dari PPP harus berbaju PPP," jelas Kiai Mujahid, sapaan akrab Mujahid Ansori.

Dikatakan pula oleh Kiai Mujahid, jika terus ragu-ragu dan tak kunjung ada kepastian, maka justru akan berdampak pada kredibilitas Sandiaga Uno sendiri.

"Jangan ragu-ragu, masyarakat tidak suka dengan keraguan. Kalau ragu-ragu masyarakat juga akan bersifat ragu-ragu juga."

"Sekali lagi saya tegaskan terkait hal ini. Ini itu politik bukan dagang, politik itu pilihan dan setiap pilihan itu ada resiko," kata dia.

Kiai Mujahid menambahkan, meski belum ada keputusan resmi untuk bergabung, hubungan PPP dengan Sandiaga Uno masih intens.

"Masih intens, sering terus berkomunikasi dengan DPP PPP. Bahkan terbaru Tim Sandiaga Uno juga sempat komunikasi sama saya, katanya mau ke Jatim, pingin silahturahmi sama ulama-ulama PPP yang ada di Jatim," ujarnya.

Selain itu juga, menurut mantan anggota DPRD Jatim periode periode 2004-2009 itu, Sandiaga Uno dengan PPP punya kesamaan visi, yakni punya karakter santri yang bagus.

"Jadi kalau terus berlarut-larut seperti ini, kurang menarik lah. Kami butuh kepastian, karena hingga saat ini kami masih siapkan karpet hijau buat Pak Sandiaga Uno. Kami masih siap mengawal Sandiaga Uno jika ingin maju sebagai cawapres untuk mendampingi Ganjar Pranowo yang sebagai Capres," kata Kiai Mujahid diakhir wawancara.

Sosok Sandiaga Uno diperhitungkan

Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan adalah nama yang mengerucut menjadi bakal calon Presiden di Pilpres 2024.

Hal ini membuat poros besar disebut sulit terbentuk.

Pengamat mengungkapkan ada beberapa faktor mengapa poros itu sulit terjadi.

Direktur Eksekutif The Strategic Research and Consulting (TSRC) Yayan Hidayat menilai bahwa poros koalisi besar sebagaimana yang diwacanakan sulit untuk terbentuk dalam gelaran Pilpres 2024 mendatang.

Menurutnya, ada berbagai kondisi membuat poros besar itu sulit dibentuk.

“Poros koalisi besar akan sulit mencapai kesepakatan politik terutama untuk urusan penentuan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang bakal diusung. Ada ego elektoral dalam rencana pembentukan poros koalisi besar tersebut," kata Yayan dalam pesan yang diterima, Selasa (25/4/2023).

Dia mengatakan, ada banyak nama capres dan cawapres potensial dalam koalisi tersebut.

Ditambah lagi, partai besar yang selalu bertengger di posisi atas dalam berbagai hasil survei juga tergabung dalam rencana pembentukan poros koalisi besar, tentunya memiliki ego elektoral masing-masing.

Dia mencontohkan Partai Gerindra yang masih tetap pada keputusannya soal tetap mengumumkan Prabowo Subianto sebagai capres mereka.

Sementara PDIP yang telah secara resmi mengusung Ganjar Pranowo, dikatakan Yayan, juga semakin ngotot untuk tidak membuka ruang negosiasi sebagai cawapres dalam gelaran Pilpres 2024.

“Gerindra dan PDIP akan merasa paling berhak untuk mendapatkan jatah sebagai capres. Sebab mereka menganggap kadernya yang paling pantas sebagai Capres dengan latar belakang modal elektoral masing-masing," tambah Yayan.

Yayan mengatakan jika diperiksa tren hasil survei capres Pemilu 2024 dari tahun 2021 hingga 2023, terlihat ada gap elektoral dari 3 (tiga) nama bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

"Mereka selalu bersaing tipis di persentase gap 0,5 persen hingga paling jauh 2 persen. Fluktuasi gap elektoral tersebut dipengaruhi oleh berbagai persepsi dan keputusan politik yang dibuat oleh 3 (tiga) nama Bacapres tersebut," kata Yayan.

Dia mengatakan fluktuasi elektoral dipengaruhi dengan keputusan dan isu politik. Misalnya, Ganjar disebut sudah kehilangan hampir 2 persen suara akibat keputusan politiknya terkait Piala Dunia U20 lalu.

"Dalam kasus pembentukan poros koalisi besar, bila Prabowo menurunkan egonya sebagai cawapres tentu hal tersebut akan berpengaruh besar terhadap modal elektoral Prabowo. Bagi saya, Prabowo akan banyak kehilangan suaranya yang saat ini justru cenderung menguat," kata Yayan.

Baca juga: Petaka Istri Nikah Siri dengan Pria Lain Berujung Maut, Suami Tak Terima Diduakan saat Pulang

Baca juga: Asyik Ngopi, Puluhan Pelajar di Sidoarjo Terjaring Razia, Langsung Diangkut Menuju Kantor Satpol PP

Yayan menambahkan dalam gelaran Pilpres 2024 mendatang, hanya akan ada (tiga) poros koalisi yang akan berkontestasi, yakni poros Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari PDIP, Golkar, PPP, dan PAN serta partai non-parlemen yakni PSI dan HANURA dengan mengusung Ganjar Pranowo sebagai Capres.

Poros kedua adalah Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang terdiri dari Gerindra dan PKB dengan mengusung Prabowo Subianto sebagai capres.

Poris terakhir adalah Koalisi Perubahan yang diisi Partai Nasdem, Demokrat dan PKS dengan Anies Baswedan sebagai capres mereka.

Namun, dia menilai terdapat pergerakan politik yang dapat memengaruhi utak atik poros koalisi tersebut, seperti sinyal bergabungnya Sandiaga Salahuddin Uno ke PPP setelah resmi keluar dari Gerindra.

“Fenomena keluarnya Sandiaga Uno dari Gerindra menandai dua hal; Pertama, bergabungnya Sandiaga ke PPP akan membuka ruang lebar bagi Sandiaga untuk melenggang maju sebagai Bakal Calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo," kata Yayan.

"Kedua, bergabungnya Sandiaga ke PPP adalah upaya Sandiaga untuk mendekatkan PPP ke Gerindra dan Sandiaga mendapat tiket politik sebagai Cawapres Prabowo Subianto.Bagi saya, dua hal ini bisa saja melatarbelakangi keputusan politik Sandiaga," tambahnya.

Keputusan Sandiaga tersebut, dikatakan Yayan,  akan memengaruhi konstelasi politik pembentukan koalisi.

Apalagi, dikatakan Yayan, jika kondisi yang sama juga akan terjadi dengan PKB bila Muhaimin Iskandar tidak punya peluang untuk diusung menjadi calon wakil presiden.

“PKB juga berpeluang keluar dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya jika Cak Imin tidak menjadi sebagai cawapres. Tentunya PKB akan mendorong pembentukan poros koalisi Nasionalis-Religius dengan bergabung ke PDIP karena kecewa pada Prabowo dan Gerindra," tandas Yayan.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com