Pasca Deklarasi Anies-Cak Imin, Gus Yaqut Minta Warga Tak Pilih Pemimpin yang Memecah Belah Umat

Keluarga Gus Dur tak setuju dugaan korupsi yang jegal Cak Imin

Begini respon Putri dari mantan Presiden Abdurrahman Wahid, Alissa Wahid, soal kasus dugaan Korupsi yang menyeret nama Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin.

Rupanya Alissa Wahid tidak setuju jika kasus Korupsi yang menyeret nama Cak Imin digunakan sebagai senjata politik dalam Pilpres 2024 mendatang.

Diketahui kasus Korupsi yang melibatkan Cak Imin kembali mencuat setelah deklarasi calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024.

Sebelumnya Cak Imin pernah menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di era SBY periode kedua tepatnya tahun 2009 hingga 2014.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa mereka membuka peluang untuk memeriksa Cak Imin terkait dugaan Korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2012, saat Cak Imin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Hubungan antara keluarga Gus Dur dan Cak Imin dikenal tidak baik karena isu kudeta terhadap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dipimpin oleh Cak Imin.

Meskipun begitu, Alissa Wahid mengungkapkan bahwa menggunakan kasus Korupsi untuk menjegal lawan politik dianggapnya sebagai tindakan yang sangat berbahaya bagi masa depan bangsa.

"Di sisi lain, (walau saya bermasalah dg Cak Imin cs) saya tak ingin kontestasi politik menjadikan hukum sbg bahan jegal2an. Itu bahaya bagi masa depan bangsa," tulis Alissa Wahid di akun Twitternya pada Minggu (3/9/2023).

Alissa juga menegaskan bahwa pandangan ini tidak hanya berlaku untuk kasus Cak Imin, tetapi juga untuk semua kasus Korupsi.

Menurutnya, menggunakan kasus Korupsi sebagai senjata politik sama saja dengan mengorbankan prinsip hukum dan keadilan demi kepentingan politik sesaat.

Alissa Wahid berharap bahwa isu ini tidak benar dan tidak akan terjadi di masa depan.

Dia mengajak semua pihak untuk tetap bersikap adil, memikirkan kebaikan Indonesia, dan mengesampingkan dendam politik.

Alissa juga menekankan bahwa tidak ada yang boleh menggadaikan ideologi demi jabatan dan kekuasaan.

Kasus Korupsi yang menyeret nama Cak Imin menjadi sorotan publik setelah Cak Imin diumumkan sebagai bakal cawapres pendamping Anies Baswedan dalam Pilpres 2024.