Beda Perlakuan Indonesia dan Malaysia Terhadap Pengungsi Rohingya, Ada yang Menganggap Ilegal

Indonesia memiliki perspektif keamanan insani dalam menangani pengungsi Rohingya, yaitu menempatkan kepentingan dan kesejahteraan pengungsi sebagai prioritas utama, tanpa mengabaikan kepentingan nasional dan kedaulatan negara.

Indonesia berusaha untuk memberikan perlindungan dan solusi yang berkelanjutan bagi pengungsi, dengan mengharapkan adanya kerjasama regional dan internasional yang lebih efektif dan inklusif.

Malaysia juga belum menandatangani Konvensi Pengungsi PBB, dan tidak memiliki kerangka hukum nasional yang mengatur status dan perlindungan pengungsi.

Malaysia menganggap pengungsi Rohingya sebagai imigran ilegal, yang tidak berhak mendapatkan hak-hak dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.

Malaysia juga tidak memiliki kerjasama resmi dengan UNHCR dan IOM, dan seringkali melakukan penangkapan, penahanan, dan deportasi terhadap pengungsi.

Malaysia memiliki perspektif keamanan tradisional dalam menangani pengungsi Rohingya, yaitu menempatkan kepentingan dan keamanan nasional sebagai prioritas utama, dengan menganggap pengungsi sebagai ancaman potensial terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan politik negara.

Malaysia berusaha untuk mencegah dan mengurangi arus masuk pengungsi, dengan mengharapkan adanya penyelesaian konflik di Myanmar sebagai solusi akhir.

Meskipun demikian, Malaysia tetap menjadi negara tujuan utama bagi pengungsi Rohingya, karena memiliki komunitas diaspora Rohingya yang besar, serta kesamaan budaya dan agama.

Pengungsi Rohingya di Malaysia berharap mendapatkan kesempatan untuk hidup yang lebih baik, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan dan risiko, seperti diskriminasi, eksploitasi, dan penyelundupan manusia.

Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan yang mencolok dalam hal kebijakan dan perlakuan terhadap pengungsi Rohingya.

Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan perspektif keamanan yang digunakan oleh aktor pembuat kebijakan di kedua negara.

Indonesia memiliki perspektif keamanan insani, yang menempatkan kepentingan dan kesejahteraan pengungsi sebagai prioritas utama, sementara Malaysia memiliki perspektif keamanan tradisional, yang menempatkan kepentingan dan keamanan nasional sebagai prioritas utama.

Perbedaan ini berdampak pada bentuk dan dinamika kebijakan yang diambil oleh kedua negara, serta pada kondisi dan harapan pengungsi Rohingya di kedua negara.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunMadura.com