Tanggapan Bawaslu soal Podcast Deddy Corbuzier & Prabowo, Tayang selama Masa Tenang, Take Down?

Dalam kesempatan itu, hadir LO partai politik, tim kampanye dari tiga capres-cawapres, sentra petugas penegakan hukum terpadu (gakkumdu), dan perwakilan dari unsur TNI/Polri, Pemkab Bangkalan, serta pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangkalan.

Mustain menjelaskan, Bawaslu Bangkalan juga telah berkoordinasi dengan pihak perizinan, badan pendapatan daerah, serta kominfo berkaitan dengan keberadaan reklame permanen.

Pada masa kampanye, reklame permanen itu tidak diatur dalam Peraturan KPU sebagai salah satu sarana kampanye.

Baca juga: Baliho Caleg DPR RI Ambruk Menimpa Siswa SMK hingga Tewas, Korban Jatuh ke Jalan Beton, Helm Lepas

Meski demikian reklame politik yang dipasang permanen dipasang di sejumlah jalur protokol Kota Bangkalan hingga akses Suramadu akan mendapatkan perlakuan sama, yakni tetap harus diturunkan dan mendapatkan surat peringatan bagi yang tetap terpasang ketika sudah memasuki masa kampanye

Ia mengatakan, personel Bawaslu serta Satpol PP Bangkalan tidak mempunyai keahlian memanjat untuk menurunkan baliho besar termasuk reklame.

Karena itu, pihaknya tidak akan menurunkan dan tidak akan menertibkan tetapi memberlakukan sama sebagai pelanggaran administratif bagi yang tidak menurunkan APK dan reklame politik.

“Perlakuannya sama yakni melayangkan surat peringatan karena itu pelanggaran administrasi."

"Peringatan pertama, kedua, dan kalau masih mokong kami bisa melakukan pencoretan terhadap caleg atau jika menang, kami bisa merekomendasikan untuk tidak dilantik."

"Karena bawaslu memiliki hak membatalkan caleg terpilih apabila sudah melanggar administrasi secara berulang,” pungkasnya.

----

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

Berita Madura dan Pemilu 2024 lainnya.