Bangkalan Bakal Produksi Kapal Perang, Sudah Dapat Restu dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto

Laporan wartawan TribunMadura.com, Ahmad Faisol

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN – Percepatan pembentukan kawasan industri kemaritiman menjadi materi pembahasan dalam rapat koordinasi di Ruang Rapat Perseba, Pendopo Agung Bangkalan, Senin (23/9/2024). Sejumlah pengusaha galangan kapal berkumpul dalam satu bingkai, terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di pesisir sisi Barat Kota Bangkalan.

Rapat koordinasi yang dipimpin langsung Pj Bupati Bangkalan, Arief M Edie itu menindak lanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila. Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila itu meliputi Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. 

Penataan ruang KSN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila bertujuan sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional dan ekonomi kelautan yang berdaya saing global, terpadu, tertib, aman, dan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan berkelanjutan.

“Saya berterima kasih sekali kepada Pemda Kabupaten Bangkalan, karena diluar ekspektasi kami dan malah sangat cepat sekali proses perizinannya. Bahkan sekarang kami boleh membangun di sisi daratnya sambil proses di sisi lautnya,” ungkap Owner PT Aatika Lubnaa, Wahyu Fitrianingsih kepada Tribun Madura usai gelaran rapat.

Untuk diketahui, PT Aatika Lubnaa memang perusahaan pendatang baru yang menancapkan investasi sekaligus mengembangkan usaha shipyard di pesisir Barat Kota Bangkalan, Desa Ujung Piring, Kecamatan Kota.

Namun PT Aatikah Lubnaa memiliki klasifikasi military speciality atau dedicated shipyard, tidak sekedar galangan kapal yang hanya mengerjakan perawatan berkala atau pun perbaikan kapal perang milik TNI AL saja. Namun juga akan memproduksi kapal perang baru di atas lahan seluas 4,5 hektare di Bangkalan.

Wahyu Fitrianingsih menjelaskan, pihaknya sudah melapor ke Menteri Pertahanan RI sekaligus Presiden Terpilih, Prabowo Subianto bahwa PT Aatika Lubnaa ingin lebih menghidupkan perekonomian warga Bangkalan melalui kegiatan produksi kapal perang. Seperti produksi kapal-kapal perang yang telah dilakukan di Pulau Batam.  

“Oh setuju, nanti kalau semua sudah siap saya ikut ke sana, begitu kata Pak Menhan. Kami memang selama ini kalau membangun kapal-kapal di Batam. Bahkan kemarin kami sudah minta ijn secara tertulis kepada Pak Menhan, beliau nantinya akan mengirim tim ke sana lokasi PT Aatika Lubnaa di Bangkalan,” jelasnya.  

Selain PT Aatika Lubnaa, dalam kesempatan tersebut turut hadiri pimpinan perusahaan galangan kapal lainnya di antaranya dari PT MISI, PT Triwarako, PT Bintang Timur Samudera, PT Ben Santoso.

“Kami tadi sudah tekankan ke Pak Pj Bupati, kebetulan beliau kan teman kami waktu di Semarang, untuk sektor infrastruktur jalan juga dibenahi. Progress pembangunan PT Aatika Lubnaa saat ini  sudah mulai melakukan reklamasi dan membagnun area perkantoran. Mudah-mudahan saya bisa mengundang teman-teman investor yang lain ke Bangkalan,” pungkas Wahyu Fitrianingsih.  

Untuk diketahui, pesisir Barat Kota Bangkalan memang menjadi kawasan primadona untuk pengembangan usaha galangan kapal. Keberadaan PT Aatika Lubnaa akan melengkapi perusahaan-perusahaan shipyard yang sudah berdiri.

Seperti PT Adiluhung Sarana Segara Indonesia, PT Galangan Samudra Madura. dan PT Tri Warako Utama. Sementara di kawasan pesisir Kecamatan Kamal, seperti  PT Ben Santosa, PT Galangan Kapal Madura (Gapura), serta PT Bintang Timur Samudera.

Pj Bupati Bangkalan, Arief M Edie mengungkapkan, berkumpulnya para pengusaha galangan kapal itu merupakan momen untuk membentuk satu kawasan industri kemaritiman sebagai cikal bakal terwujudnya KEK.   

“Masyarakatnya juga bisa menerima dengan baik, ayo kita buat Bangkalan lebih sejahtera dan lebih hidup lagi. Kami akan terus mendorong karena Bangkalan sangat prospektif,” ungkap Arief kepada Tribun Madura.

Selain para pengusaha, turut hadir dalam rapat koordinasi percepatan pembentukan kawasan industri kemaritiman itu di antaranya, Kepala Dinas PUPR Bangkalan, Rizal Mardiansyah, Kepala Dinas PMPTSP Bangkalan, Rizal Morris, Kepala Bidang Infrastruktur Kewilayahan Bappeda Bangkalan, Felgi Surya Prana, serta Kepala Desa Ujung Piring, Usman.

“Masak kita kalah dengan Surabaya, pesisir sisi Selatan kita berhadapan dengan Surabaya. Di sisi Barat berhadapan dengan Gresik. Kegiatan mereka sudah overload, da nada Perpres Nomor 66 Tahun 2022 yang mendukung Bangkalan untuk bisa setara dengan Surabaya dan Gresik.

Arief menjelaskan, pihaknya tidak mempermasalahkan kegiatan reklamasi di pesisir sepanjang untuk kegiatan usaha. Dengan catatan untuk kepentingan berusaha dan tidak merugikan habitat alam.

Selama dirinya menjadi Pj Bupati di Bangkalan, lanjut Arief, telah memetakan dan mengutak-atik satu per satu terkait apa yang menjadi kendala selama ini. Menurutnya, pengembangan usaha seperti halnya pengembangan kawasan kemaritiman di sepanjang garis pantai tetap bisa berjalan.  

“Bukan kita merusak mangrove, mangrove tetap jalan. Tapi untuk kawasan industri tetap jalan karena RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) kita sudah mendukung industri maritim. Suka atau tidak suka, kita menerima kelebihan muatan (kegiatan) dari Gresik dan Perak Surabaya. Karena pada kegiatan itu sangat berpotensi menyerap, membuka lapangan lebih luas lagi kepada masyarakat Bangkalan,” pungkas Arief. 

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunMadura.com