Beda Kata Mendikdasmen dengan Dedi Mulyadi soal Wisuda, Bolehkan Asal 1 Syarat: Tidak Berlebihan

TRIBUNMADURA.COM - Kebijakan kontroversial Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melarang seluruh jenjang pendidikan dari TK hingga SMA mengadakan acara wisuda, menuai pro dan kontra di masyarakat.

Isu ini menjadi sorotan hangat, terutama setelah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti angkat bicara dan memberikan pandangan berbeda.

Abdul Mu’ti menegaskan pelaksanaan wisuda di sekolah sebenarnya diperbolehkan.

Asalkan ada satu syarat penting yaitu tidak memberatkan orang tua murid.

Baca juga: Viral Remaja Bekasi Kritik Larangan Wisuda Sekolah, Dedi Mulyadi: Ya Sudah Bikin Sendiri Saja!

“Selama tidak berlebihan dan disetujui oleh orang tua serta murid, kenapa tidak boleh? Yang penting, wisuda jangan sampai menjadi beban, baik secara finansial maupun psikologis,” ujar Mu’ti saat menghadiri Konsolidasi Nasional Dikdasmen 2025 di PPSDM, Depok, Jawa Barat, Selasa (29/4/2025).

Ia menekankan wisuda sejatinya merupakan momen syukur dan kebahagiaan atas pencapaian siswa, bukan ajang formalitas atau pemborosan.

Bahkan menurutnya, wisuda bisa menjadi sarana menjalin keakraban antara orang tua, guru dan sekolah terutama bagi orang tua yang jarang terlibat dalam kegiatan pendidikan anak mereka.

“Saya kira wisuda bisa menjadi satu-satunya momen orang tua menginjakkan kaki di sekolah anaknya. Itu momen berharga, asalkan dilakukan secara sederhana dan penuh makna,” tambah Mu’ti.

Dilansir dari TribunPekanbaru.com, Selasa (29/4/2025), pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas insiden viral saat Gubernur Dedi Mulyadi berdebat dengan seorang remaja lulusan SMAN 1 Cikarang Utara. 

Baca juga: Niatnya Kritisi Pelarangan Wisuda Sekolah, Siswi Ini Disemprot Dedi Mulyadi: Miskin Gaya Orang Kaya

Remaja itu mempertanyakan larangan wisuda karena menurutnya, momentum perpisahan sekolah adalah kenangan tak tergantikan bagi siswa.

Namun Dedi tetap kukuh.

Menurutnya, wisuda dan acara perpisahan bukan bagian penting dari proses pendidikan dan justru membebani masyarakat kurang mampu.

“Sudah jelas, TK, SD, SMP, SMA, tidak boleh ada wisuda. Kenaikan kelas, ya kenaikan kelas. Kelulusan, ya kelulusan,” tegas Dedi.

Ia juga mengklaim banyak orang tua yang mendukung larangan tersebut karena dapat mengurangi pengeluaran yang dianggap tidak esensial.

Baca juga: Anak Pengepul Rongsokan Jadi Sarjana, Viral Foto Wisuda di Atas Gerobak Sang Ayah, Orang Tua Hebat

“Bagi orang miskin, uang itu lebih baik ditabung atau digunakan untuk keperluan yang lebih penting,” katanya.

Kini, perdebatan soal wisuda sekolah terus bergulir.

Apakah wisuda hanya seremoni mahal yang tidak perlu, atau justru momen istimewa yang pantas dirayakan?

Yang jelas, keputusan akhir ada di tangan masing-masing sekolah dan wali murid, dengan tetap mengedepankan manfaat serta asas kesederhanaan.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di TribunMadura.com