Nasib Jembatan Suramadu Marak Pelanggar Lalin, Khofifah Tersendat Dirikan Masjid

Laporan wartawan TribunMadura.com, Ahmad Faisol

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN – Harapan akan terbukanya lapangan pekerjaan baru sempat mengemuka dan menjadi asa bagi sebagian besar masyarakat Madura, termasuk Kabupaten Bangkalan.
 
Seiring langkah Presiden RI Ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun pada 20 November 2019, Bangkalan bersama Gresik, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan (Gerbang Kertosusila) diplot menjadi bagian dari kawasan Percepatan Pembangunan Ekonomi dalam Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 13.

Namun apa lacur, hingga tahun ketujuh diterbitkannya Perpres 80/2019, belum ada satupun program Pemerintah Pusat yang menyentuh dua sisi jalur nasional sepanjang 12 KM Suramadu sisi Madura.
 
Lambannya implementasi dari kebijakan Jokowi melalui perpres itu, seakan mengubur asa masyarakat Madura dalam upaya meningkatkan derajat ekonomi melalui lapangan-lapangan pekerjaan yang layak.

Potret Jembatan Suramadu malahan kini lebih akrab dengan video-video perilaku pengendara roda dua yang menerobos masuk jalur kendaraan roda empat.

Terbaru, gerombolan pengendara sepeda motor memenuhi jalur mobil tujuan Surabaya di waktu malam hari. Video tersebut mewarnai linimasa sosial media.

Kasat Lantas Polres Bangkalan, AKP Diyon Fitriyanto mengungkapkan, pihaknya telah menggelar patroli setiap 2 jam sekali di atas Jembatan Suramadu. Frekuensi gelaran patroli akan ditingkatkan sebagai respon atas beredarnya video gerombolan pemotor masuk jalur kendaraan roda empat tujuan Surabaya.

“Kami akan bekerja sama dengan Polres Tanjung Perak Surabaya untuk mengecek rekaman CCTV, untuk mengetahui dan mempelajari video yang beredar. Selain itu, kami juga akan mempertebal intensitas kegiatan patroli. Jelasnya bahwa, setiap orang atau pemotor wajib mentaati peraturan lalu lintas yang ada. Kalau memang motor, ya lewat jalur motor jangan lewat jalur mobil,” tegas Diyon, Minggu (25/5/2025).

Maraknya pelanggaran lalu lintas terekam kamera ponsel para pelintas Jembatan Suramadu terjadi setelah Jokowi menghapus bea penyeberangan jembatan yang membelah Selat Madura sepangjang 4,5 Km itu.

‘Pak Haji (Rawi), jangan sampai setelah Jembatan Suramadu gratis, tidak ada pembangunan di Madura’. Begitulah kalimat yang dilontarkan Presiden Joko Widodo kepada salah seorang tokoh Madura, Haji Rawi ketika keduanya berada di atas bentang tengah Jembatan Suramadu pada momen Peresmian Pembebasan Jembatan Suramadu, 27 Oktober 2018 silam.

Sebagai kabupaten paling dekat Kota Surabaya, Bangkalan bahkan digadang kawasan percepatan pertumbuhan ekonomi atau engine of growth sebagai gerbang utama lalu lintas ekspor-impor melalui pencanangan pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulupandan di Kecamatan Klampis.  

Keberadaan Perpres 80/2019 itu ditangkap Pemkab Bangkalan dengan bergegas menyempurnakan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan (WP) Akses Suramadu Tahun 2022-2041. Sebagai kawasan prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN),

Dokumen RDTR sepanjang akses Suramadu sisi Madura telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati (Perbup) Bangkalan Nomor 7 Tahun 2022. Itu dilakukan sebagai upaya untuk menghindari pembagnunan yang tidak terarah, menjawab tantangan pengembangan ekonomi yang inklusif, dan memberikan kemudahan dalam percepatan investasi dan pembangunan di Bangkalan.

Tidak hanya itu, dokumen RDTR WP Burneh juga telah ditetapkan Bupati Bangkalan melalui Perbup Nomor 8 Tahun 2022. Kecamatan Burneh diproyeksikan sebagai kawasan pusat pengembangan perdagangan jasa, pusat pengembangan kuliner, sentra industri rumah tangga, dan lumbung pangan.

Substansi dari RDTR WP Akses Suramadu dan Burneh mengacu kepada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang yang terhubung dengan pengurusan perizinan secara online atau Online Single Submission (OSS).

 Sebagai kawasan prioritas nasional dalam RPJMN, Pemkab Bangkalan telah mengikuti arahan prioritas nasional yang terangkum dalam RPJMN. Salah satu kawasan industri yang diprioritaskan adalah Kawasan Industri Madura.

 Tersebar di beberapa wilayah seperti di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu sisi Madura (KKJSM), Kecamatan Kamal, dan  Kecamatan Socah. Termasuk Kecamatan Klampis dengan mega proyek pembangunan pelabuhan internasional Tanjung Bulupandan.

 Di KKJSM, Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan telah memploting sebagai kawasan strategis ekonomi penyangga Kota Surabaya. Meliputi Kawasan Peruntukan Industri (KPI) seluas 126,95 hektar, Kawasan Perdagangan dan Jasa seluas 471,83 hektar, dan kawasan perumahan seluas 1.100,89 hektar.

Sedangkan WP Burneh yang diproyeksikan sebagai pusat pengembangan perdagangan jasa, pusat pengembangan kuliner, sentra industri rumah tangga, dan lumbung pangan didukung dengan hamparan kawasan lahan pertanian seluas 1.031,57 hektar dan seluas 189,99 hektar untuk kawasan perdagangan dan jasa.

 Tidak hanya Pemkab Bangkalan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Khofifah Indar Parawansa selaku gubernur juga menggagas terwujudnya rencana pembangunan Indonesia Islamic Science Park (IISP) di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu sisi Madura (KKJSM). Gagasan itu diletupkan Khofifah di awal tahun 2022 silam.

Namun lagi-lagi, rencana pembangunan IISP yang disiapkan sebagai pusat edukasi keilmuan Islam dengan dukungan infrastruktur terpadu, wisata, serta diproyeksikan menjadi pusat keuangan syariah dunia hingga saat masih di angan-angan.

“IISP?  Kami masih menunggu penyerahan (lahan) dari (kementerian) PU, jadi itu areanya belum diserahkan ke Pemprov Jatim,” ungkap Khofifah ketika disinggung awak jurnalis berkaitan progress IIS seusai gelaran Penyaluran Program Bantuan Sosial Pemprov Jawa Timur di Pendapa Agung Bangkalan, Jumat (23/5/2025).

Dalam profil Kawasan IISP versi Pre Feasibility Study Pemprov Jatim yang diterima Tribun Madura, rancang bangunan IISP di KKJSM mengadopsi bentuk ‘Surya Majapahit’ atau ‘Matahari Majapahit. Sebuah lambang membentuk diagram kosmologi yang disinari jurai matahari. Lambang ini kerap ditemukan di reruntuhan bangunan yang berasal dari masa Majapahit.

Profil kawasan IISP terbagi menjadi 6 zona. Zona 1 disebut Zona Islami atau spiritual yang terdiri dari bangunan ibadah atau dakwah, ponpes modern, balai pelatihan, asrama, Co-working space, hingga inkubator UMKM.

Pada Zona 1 terdapat bangunan masjid dengan konsep ‘Taman Firdaus’, terintegrasi dengan Zona II yang saat ini sudah terbangun Rest Area ‘Tanean Suramadu’.  Di situ nantinya juga akan menjadi pusat informasi wisatawan atau Tourism Information Centre (TIC), arena karapan sapi yang dilengkapi dengan tribun penonton dan kantor.

Sedangkan pada sisi timur Zona II menjadi lokasi pintu masuk, parkir, pasar rakyat, dan ruang terbuka hijau. Pada Zona III diproyeksikan sebagai pusat perbelanjaan, hotel, dan convention hall dukungan lahan parkir.

Pada Zona IV diplot sebagai pusat rekreasi edukatif taman tematik tentang science yang bersumber dari Al Quran seperti under the sea ‘Kisah Nabi Musa AS’, museum megafauna ‘Kisah Nabi Nuh AS’. 

Selain itu botanical glass castle ‘Kisah Nabi Sulaiman AS’, 3D live sketch ‘Kisah Nabi Yunus’, arch geo ‘Kisah Nabi Hud AS’, 4D astronomy ‘Kisah Nabi Idris AS’, dan kebun kurma dan parit ‘Kisah Nabi Muhammad SAW’ berupa museum, galeri, dan bengkel workshop simulator.

Pada Zona V adalah zona penunjang seperti kantor pengelola, tiket dan pusat informasi, instalasi pengelolaan sampah, dan pelayanan lainnya. Lokasi wisata pesisir dengan pemandangan langsung kemegahan Jembatan Suramadu akan berada di Zona VI atau wisata pesisir.

Di situ akan dilengkapi dengan indoor museum dan galeri, open galeri, amphitheatre, rooftop café dengan dukungan fasilitas publik seperti arboretum, camping ground, petualangan, pusat olahraga, dan lintasan jogging.

Dari berbagai profil itu, Khofifah memprioritas pembangunan masjid dengan konsep ‘Taman Firaus’ yang diplot pada Zona 1 dan terintegrasi dengan Zona II yang saat ini sudah terbangun Rest Area ‘Tanean Suramadu’. 

“Kami sudah menganggarkan waktu itu Rp 300 miliar untuk mengawali pembangunan masjid secara bertahap. Tetapi bahwa belum bisa dilakukan ground breaking karena lahannya belum diserahkan ke Pemprov Jatim. Saya senang sampean bertanya (IISP) itu, berarti semangatnya kita sama,” pungkas Khofifah.
 
Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunMadura.com