Sudah Habiskan Rp2,6 M, SMKN Baru Malah Tak Bisa Dipakai Belajar, Kejari Temukan Berbagai Masalah

TRIBUNMADURA.COM - Proyek pembangunan gedung sekolah menengah kejuruan negeri (SMKN) di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, gagal.

Meski sudah menghabiskan dana miliaran rupiah, gedung SMKN 1 Cijeungjing berakhir tak bisa dipakai siswa.

Gedung yang dibangun pada 2023 itu seharusnya dapat dipakai belajar oleh para siswa.

Namun, kini bangunan tersebut terbengkalai karena berbagai permasalahan sehingga berbahaya bagi siswa

Temuan itu dibongkar oleh Kejaksaan Negeri Ciamis.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunMadura.com

Baca juga: Akibat Tembok Pembatas Lapangan Karapan Sapi Roboh, Satu dari 4 Korban Meningal Dunia

"Pembangunan tahun 2023. Seharusnya tahun 2024 sudah bisa dipakai, tapi sampai sekarang belum bisa karena belum layak fungsi," ungkap M Herris Priyadi, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri Ciamis, saat dihubungi melalui telepon oleh Kompas.com pada Rabu (25/6/2025).

Bangunan sekolah tersebut dianggap tidak layak, bahkan cenderung membahayakan bagi siswa.

Meskipun saat diserahterimakan bangunan terlihat baik, beberapa bulan kemudian terjadi pergeseran tanah yang menyebabkan kemiringan dan keretakan pada struktur bangunan, sehingga tidak aman untuk digunakan.

"Pembangunan dinilai tidak aman secara konstruksi, karena tanah masih bergeser, pemadatan tidak komplet. Pondasi strauss pile tidak sampai tanah kering, tapi ngegantung, jadi saat terjadi pergeseran tanah bangunan pada rusak," jelas Herris.

Terkait jumlah kerugian negara, Herris menyatakan bahwa hal tersebut masih dalam penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Baca juga: 19 Tahun Mengabdi, Gaji Agus Petugas Sekolah Hanya Rp250 Ribu Per Bulan, Nyambi Jadi Pemulung

Tim ahli fisik telah melakukan pemeriksaan, dan hasilnya sudah diserahkan kepada BPKP.

"Tinggal menunggu. Untuk kerugian keuangan negara, yang menentukan BPKP," tambahnya.

Sementara itu, Kejaksaan telah memeriksa sebanyak 26 saksi dalam kasus ini.

Setelah mendapatkan hasil penghitungan kerugian negara, Herris menegaskan bahwa pihaknya akan segera merilis siapa saja yang bertanggung jawab dalam kasus ini.

"Tinggal menunggu BPKP," tegasnya.

Lebih lanjut, Herris menjelaskan bahwa lokasi SMKN 1 Cijeungjing berada di perkampungan yang cukup jauh dari jalan.

Status tanah tempat bangunan sekolah berdiri adalah tanah hibah.

"Ada yang menghibahkan tanah buat sekolah," katanya.

Meski begitu, Dinas Pendidikan Jawa Barat sedang melakukan evaluasi terhadap bangunan itu.

Menurut pernyataan Ketua Disdik Jabar, Purnomo, pihaknya memeriksa kualitas konstruksi sekolah, apakah bisa digunakan untuk kegiatan belajar dan mengajar atau tidak.

"Pertama saya baru masuk (menjadi Kadisdik). Saya akan pelajari itu masih bisa difungsikan atau tidak dari sisi keamanan dan lain sebagainya," ujar Purnomo saat dihubungi Kompas.com pada Rabu (25/6/2025).

Ia menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan Jawa Barat akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mengecek kelayakan bangunan tersebut.

Jika bangunan masih dapat difungsikan, maka akan diatur alur kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut.

Baca juga: Respon Sekolah di Surabaya soal Putusan MK yang Gratiskan SD dan SMP: Bukan untuk Semua Siswa

Hal ini penting mengingat informasi yang diterimanya menyebutkan bahwa lokasi bangunan tersebut juga mengalami pergerakan tanah.

"Harus dilihat dari sisi kelayakan fungsinya bisa dipakai atau tidak. Ada pergeseran tanah dan sebagainya," tambah Purnomo.

Purnomo menegaskan bahwa kasus ini menjadi perhatian serius bagi Dinas Pendidikan Jawa Barat agar di masa depan dapat meningkatkan pengawasan terhadap vendor yang melaksanakan proyek pembangunan sekolah.

"Ya ini mesti kuat pengawasannya dan perencanaan mesti matang," pungkasnya.

Kerusakan pada bangunan sekolah di Tanah Air tak hanya sekali terjadi sekali atau dua kali.

Di beberapa kasus, kerusakan dibiarkan hingga bertahun-tahun hingga roboh.

Hal itu terjadi pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 178 di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, berakhir roboh usai lima tahun rusak.

Selama itu pula siswa belajar di dalamnya dengan perasaan was-was.

Bagaimana tidak? Dinding retak bahkan plafon jebol bisa sewaktu-waktu menimpa mereka.

Sang kepala sekolah (Kepsek), Yudi Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa kerusakan di ruangan kelas telah terjadi sejak 2007.

Lima tahun belakangan kerusakan itu makin parah.

"Ada tiga ruang kelas yang rusak sejak tahun 2007, namun kerusakan bertambah parah dalam lima tahun terakhir. Kami masih belajar di ruang kelas yang rusak selama lima tahun ini," ujar Wahyu saat dihubungi Kompas.com melalui telepon.

Sebab itu, tiga minggu setelah sekolah roboh, para siswa kini terpaksa belajar di bawah pohon dan rumah dinas guru.

Baca juga: Akibat Tembok Pembatas Lapangan Karapan Sapi Roboh, Satu dari 4 Korban Meningal Dunia

"Tiga minggu lalu, dinding ruang kelas roboh, sehingga siswa terpaksa belajar di bawah pohon dan di rumah dinas guru," katanya melanjutkan.

Menarik ke belakang, siswa belajar dengan was-was di ruangan yang rusak.

"Lima tahun ruang kelas rusak parah, kami masih belajar di dalam meski dalam keadaan was-was karena dinding retak, plafon jebol, bocor, dan akhirnya dinding roboh," ungkapnya.

SDN 178 hanya memiliki 15 siswa akibat lokasinya yang terpencil, yaitu di Desa Pagar Agung, Kecamatan Ulo Talo. 

Pemerintah sempat merencanakan penggabungan sekolah ini dengan SD terdekat di Desa Muara Simpur, yang berjarak hanya dua kilometer.

Namun, rencana tersebut terhambat oleh keberadaan jembatan gantung sepanjang 100 meter yang harus dilalui siswa.

"Orang tua siswa khawatir, akhirnya rencana penggabungan batal," kata Yudi.

Yudi menjelaskan, kerusakan gedung sekolah telah terjadi sejak tahun 2007, dan selama hampir 10 tahun menjabat sebagai kepala sekolah, ia telah mengajukan permohonan rehabilitasi sekolah setiap tahun.

Baca juga: BRAK! Kakek Syok Rumah Roboh saat Santai Rebahan, Nasib Berujung 7 Kali Dijahit, Desa Bantu 30 Juta

Namun, usulan tersebut selalu ditolak oleh DPRD dengan alasan jumlah siswa yang sedikit.

"Alasan DPRD menolak perbaikan sekolah karena siswanya sedikit, jadi anggaran perbaikan selalu dicoret," keluhnya.

Ia menegaskan, jika DPRD menolak anggaran perbaikan gedung sekolah, sebaiknya perbaiki jembatan gantung agar siswa bisa aman menuju sekolah di desa terdekat.

"Beberapa hari lalu, kepala dinas pendidikan yang baru mengunjungi sekolah kami dan kami usulkan perbaikan sekolah. Semoga ada harapan di masa depan," harap Yudi.

Saat ini, di SDN 178 terdapat tujuh guru dan satu kepala sekolah yang berjuang untuk memberikan pendidikan terbaik bagi siswa meskipun dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.

----- 

Berita viral dan berita seleb lainnya.