Nasib SMA Swasta Jabar Kekurangan Siswa Gegara Kebijakan KDM, Kepsek Menjerit: Kami Kebagian Apa?

Ia memprediksi, banyaknya calon murid baru yang mencabut berkas karena kebijakan Pemprov Jawa Barat yang berencana menambah jumlah rombel dari 36 siswa menjadi 50 siswa.

"Kondisi ini baru terjadi sekarang, karena di tahun-tahun sebelumnya aman, tidak kekurangan siswa baru, dan kuota rombel yang disediakan juga terpenuhi semua," kata Ade.

Menurut Ade, SMA Guna Dharma memiliki enam rombel, masing-masing tiga rombel kelas XI dan XII. Setiap rombel diisi 36 siswa.

Ia pun memastikan, jika tidak ada penambahan siswa baru yang mendaftar pada SPMB kali ini, maka proses KBM saat tahun ajaran baru 2025/2026 tetap berjalan seperti biasanya.

"Mau bagaimana lagi, KBM harus tetap berjalan, karena kondisi kekurangan siswa juga terjadi hampir di seluruh sekolah swasta di Jawa Barat," ujar Ade.

Sebelumnya diberitakan, pengelola sekolah swasta di Pangandaran, Jawa Barat, dilanda kekhawatiran. Hal itu imbas pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 yang dinilai hanya menguntungkan sekolah negeri.

Baca juga: Irwansyah Kecewa Pilih Dedi Mulyadi di Pilkada, Kini Rumah Digusur Usai Kunjungan: Gak Dikasih Tau

Ketua Forum Komunikasi SMK Swasta Kabupaten Pangandaran, Muslih Nawawi Aziz, bahkan mencium indikasi kuat adanya upaya sistematis untuk melemahkan hingga mematikan keberadaan lembaga pendidikan swasta, khususnya di wilayah Jawa Barat.

"Hari ini sudah sampai pada puncaknya, kalau boleh dikatakan. Ini bukan sekadar masalah administratif, tapi bisa disebut kejahatan sosial. Karena ada upaya untuk mematikan sekolah swasta," ujar Muslih kepada Tribun Jabar di Pangandaran, Rabu (2/7/2025) siang.

Setidaknya, menurutnya, kini sudah ada dua sekolah swasta di Kabupaten Pangandaran yang terpaksa tutup karena tidak mendapatkan siswa baru. Tentu, kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan pengelola sekolah swasta.

Padahal, kemajuan pendidikan tidak bisa diukur hanya dari aspek prestasi tapi dari keadilan perlakuan terhadap semua lembaga pendidikan.

"Majunya pendidikan itu bukan karena ada prestasi atau tidak prestasi, sekolah negeri dan swasta memiliki kewajiban dan hak yang sama," ujarnya.

Ia menyoroti persoalan kesenjangan dalam pemberdayaan tenaga pendidik. Menurutnya, sekolah swasta juga memiliki sejumlah guru yang harus diberi penghidupan layak.

Ironisnya, kata ia, ketika sekolah negeri kekurangan guru atau jam mengajar, mereka justru memanfaatkan guru-guru dari sekolah swasta.

"Tapi hari ini, sekolah swasta seolah-olah mau dimatikan. Lalu bagaimana nasib guru-guru kami?" ucap Muslih.

Secara tegas Muslih menyatakan SPMB 2025 menjadi satu indikasi nyata dari upaya mematikan sekolah swasta, baik di Pangandaran maupun di daerah lain di Jawa Barat.