ASP4L, Inovasi Digital Sampang untuk Lompatan Layanan Publik yang Lebih Responsif dan Akuntabel

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Hanggara Pratama

TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG - Di era digital yang menuntut kecepatan dan ketepatan pelayanan, Pemerintah Kabupaten Sampang tak tinggal diam.

Sebuah terobosan lahir dari dapur inovasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) setempat, ASP4L (Aplikasi Penghubung SP4N LAPOR)

Inovasi ini hadir bukan sekadar tempelan teknologi, tetapi solusi konkret atas permasalahan klasik, lambannya respons terhadap pengaduan masyarakat di kanal SP4N LAPOR!

Berdasarkan evaluasi internal, kinerja sistem pengaduan nasional tersebut di lingkungan Pemkab Sampang belum optimal. Laporan yang tidak terselesaikan masih lebih banyak dibanding yang ditindaklanjuti.

Penyebabnya, Mulai dari minimnya pemahaman admin dan pejabat penghubung, hingga absennya sistem notifikasi real-time yang membuat laporan masyarakat kerap terlambat diketahui.

“Banyak pengaduan masuk tidak segera ditangani karena tidak ada pemberitahuan otomatis yang sampai ke admin OPD,” kata Kepala Diskominfo Sampang, Amrin Hidayat, Minggu (13/7/2025).

Dari persoalan itulah, ASP4L lahir. Aplikasi ini menjadi jembatan antara sistem SP4N LAPOR dengan para pejabat penghubung, admin, hingga pimpinan OPD.

Setiap laporan yang telah didisposisikan akan langsung dikirimkan notifikasinya via WhatsApp, memotong rantai birokrasi yang selama ini lamban.

“ASP4L mengisi kekosongan fitur notifikasi pada SP4N LAPOR. Ini bukan hanya alat bantu, tapi katalis percepatan respons atas suara publik,” terangnya.

Tak hanya mempercepat respons, ASP4L juga mengemban misi besar, mendukung Zona Integritas, Reformasi Birokrasi, dan penguatan implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Lebih jauh, aplikasi ini menjadi bagian nyata dari implementasi Misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Sampang, memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

"ASP4L kami harapkan bukan cuma mempercepat penanganan laporan, tapi juga menjadi basis data kebijakan. Suara rakyat harus didengar dan ditindak, bukan disimpan di folder diam,” pungkasnya.

 
 
Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunMadura.com