Serius Warga Pati Ingin Lengserkan Sudewo, 1.000 Orang Bakal Protes ke KPK Usut Korupsi Bupati

TRIBUNMADURA.COM - Gelombang protes kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan kini membesar menjadi rencana pemakzulan Bupati Pati Sudewo.

Kepala daerah tersebut tak lagi bisa membendung amarah warganya sendiri yang kecewa dengan kebijakan dan tutur kata.

Ya, tak hanya menaikkan pajak, Sudewo sempat mengerdilkan kekuatan warga bahwa dirinya tak akan mengubah kebijakan meski didemo.

Meski sudah meminta maaf, rakyat Kabupaten Pati tak lagi percaya dengan pemimpinnya dan memintanya lengser.

Hal tersebut didukung pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket pemakzulan Sudewo yang dilakukan DPRD Kabupaten Pati.

Hingga artikel ini tayang, Selasa (26/8/2025), dua hal sudah ditemukan oleh pansus tersebut.

Menurut pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, temuan-temuan itu bisa menjadi alasan kuat pemakzulan Sudewo dikabulkan Mahkamah Agung.

Pertama, kebijakan menaikkan PBB yang meresahkan warga.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Google News TribunMadura.com

Baca juga: Dedi Mulyadi Bakal Jadi Sudewo Versi 2? Ancaman Pemakzulan Gegara Larangan Study Tour Rugikan Rakyat

“Pegangan utamanya, apakah ada pelanggaran sumpah jabatan. Sumpah jabatan adalah melaksanakan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Di situ bisa luas sekali. Misalnya saja pembuatan Perbup soal PBB-P2 apakah partisipatif atau tidak, itu menjadi dasar yang sangat kuat. Karena aturan main soal partisipasi di UU Pemda jauh lebih detail,” kata Bivitri saat ditemui Tribun Jateng di Ruang Badan Anggaran DPRD Pati, Senin (25/8/2025).

Kedua, pemutasian 79 Aparatur Sipil (ASN) yang mendadak dirasa janggal bahkan tak sesuai peraturan undang-undang.

“Mengenai mutasi dan demosi yang dilakukan bupati, ternyata  tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Ada yang sudah dilantik tanggal 8 Mei, surat baru keluar 16 Mei. Bahkan ada beberapa orang yang sudah dilantik tapi sebenarnya surat peraturan teknisnya belum keluar,” ujar Bivitri.

“Itu semua menurut saya bisa dijadikan dasar untuk ke MA nanti,” bebernya melanjutkan.

Selain itu, Sudewo kini terseret kasus korupsi proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

Baca juga: Kejanggalan Bupati Sudewo Tetiba Mutasi 89 ASN: Alasan ‘Tak Loyal’ hingga Izin Mendagri Telat

Jika terbukti melakukan korupsi, kepala daerah sudah pasti bisa dilengserkan, mengutip dari Badan Pemerintahan Keuangan (BPK).

Warga Pati pun agaknya serius ingin melengserkan Bupati Sudewo.

Ribuan warga akan berangkat ke Jakarta untuk mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusut keterlibatan Sudewo dalam kasus korupsi itu.

Mereka pun membuka donasi, terlihat pada Posko Aliansi Pati Bersatu yang terletak di depan gerbang Kantor Bupati Pati, kawasan Alun-Alun.

Koordinator penggalangan donasi, Mulyati, mengatakan per 25 Agustus 2025 total donasi yang terkumpul dari masyarakat mencapai Rp 160,9 juta.

“Pada tanggal 25 kami dapat donasi Rp 12,3 juta. Totalnya jadi Rp 160,9 juta. Perolehan donasi kami hitung setiap hari pukul 23.00 WIB,” kata Mulyati seperti dilansir dari Kompas.com.

Baca juga: Baru 6 Bulan Menjabat, Nasib Bupati Pati Diminta Lengser Sampai Dilempar Sandal Imbas Ucapan Blunder

Dana yang dihimpun sejak 19 Agustus hingga akhir bulan ini akan digunakan untuk pendanaan para demonstran yang akan menggelar aksi damai di Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta, pada 2-3 September mendatang.

Rombongan dijadwalkan berangkat 1 September melalui jalur darat.

Melalui unjuk rasa ini, Masyarakat Pati Bersatu bermaksud mendesak KPK mengusut tuntas dugaan kasus suap proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) yang menyeret Bupati Pati Sudewo.

Menurut Mulyati, donasi datang dari warga di 21 kecamatan se-Kabupaten Pati, termasuk warga Pati yang merantau di luar daerah.

Demi akuntabilitas, ia menegaskan penggalangan dan penggunaan dana akan dilakukan secara transparan. Setelah aksi selesai, pihaknya akan menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

“Di akhir nanti kami akan bertanggung jawab untuk donasi ini, kami buatkan laporan pertanggungjawaban. Kami terbuka dan transparan. Kami tidak mau ada kecurigaan-kecurigaan karena ini uang masyarakat,” ujarnya.

Baca juga: Deretan Kebijakan Bupati Pati Sudewo yang Kontroversial, Dibatalkan seusai Diprotes Rakyat

Dalam gerakan ini, pihaknya menargetkan dana Rp300 juta untuk memberangkatkan seribu pengunjuk rasa ke Jakarta menggunakan 20 bus.

“Kalau sekarang kami sudah aman di 10 bus,” tambah Mulyati.

Salah satu warga, Basiyo (41), asal Kecamatan Tayu, mengaku rela menyisihkan sebagian penghasilannya sebagai kuli angkut harian untuk berdonasi ke Posko Masyarakat Pati Bersatu.

“Donasi ini uang saya sendiri dan ikhlas. Saya berharap Sudewo lengser dan segera digantikan karena arogan dan kebijakannya menyengsarakan rakyat,” kata Basiyo.

----- 

Berita viral dan berita seleb lainnya.