Baca tanpa iklan
TRIBUNMADURA.COM, PASURUAN- Wakil Ketua Umum (Waketum) PP GP Ansor Moh Haerul Amri akhirnya menyikapi penerbitan buku panduan belajar untuk Kelas V Sekolah Dasar (SD), yang menyebutkan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) sebagai salah satu organisasi radikal.
Bahkan, pria yang juga menjabat sebagai Sekjen DPP GP NasDem ini mengkritik keras pembuatan buku ini. Ia kecewa atas penerbitan buku yang memuat materi NU sebagai Organisasi Radikal tersebut.
“Menyebut NU sebagai organisasi radikal adalah kesalahan fatal, baik yang dilakukan oleh penulis maupun Kemendikbud yang memberi ijin penerbitan buku. Bayangkan saja, buku tersebut diajarkan di sekolah dasar bahwa NU adalah organisasi radikal. Maka ini jelas bagian dari stigma negatif yang dibangun terhadap organisasi NU," katanya, Kamis (7/2/2019) siang.
• Bupati Sampang Slamet Junaidi Lakukan Sidak di RSUD Muhammad Zyn, Temukan Sarana Kurang Memadai
• Landasan Bandara Juanda dalam Perbaikan Karena Terkelupas, Penumpang Pasrah Menunggu
Selain itu, Amri sapaan akrabnya, juga menyampaikan, pengarang buku harus bertanggung jawab. Ia meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas tentang motif dan latar belakang penulisan dan penerbitan buku tersebut.
"Seharusnya sebelum ditulis dan diterbitkan difilter lagi. Buku yang ditulis adalah buku pelajaran sekolah dasar, tidak sembarangan menuliskan diksi, kalau sudah seperti ini, bisa menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat," katanya.
Ia pun berharap, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk Kemendikbud agar ke depan lebih teliti dalam menentukan penulis dan memberi ijin penerbitan buku-buku pelajaran sekolah.
"Saya mengucapkan terimakasih kepada Kemendikbud yang berjanji akan menarik buku tersebut dalam jangka waktu dekat," ucap pria yang juga mencalonkan diri sebagai Caleg DPR RI Dapil Jatim II, Pasuruan - Probolinggo.
Ia juga menghimbau agar seluruh lapisan masyarakat bisa tenang dan arif dalam menyikapi polemik yang terjadi ini. Tetap tenang. Jangan sampai hal-hal seperti ini membawa suasana yang dapat menimbulkan kegaduhan.
"Biarkan Kemendikbud melakukan evaluasi agar menarik seluruh buku yang beredar itu. Kami akan mengawal terus. Kalau tidak segera ditarik, kami akan menempuh jalan lain," tutupnya. (Galih Lintartika)