Berita Malang

Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilpres 2019, Wali Kota Malang Imbau Warga Tak Datang ke Jakarta

Penulis: Mohammad Rifky Edgar
Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Wali Kota Malang Sutiaji (tengah) bersama dengan Forkopimda Kota Malang di Halaman Polres Malang Kota, Kamis (13/6/2019).

Wali Kota Malang mengimbau masyarakat agar tidak datang ke Jakarta jelang sidang Sengketa Hasil Pilpres 2019

TRIBUNMADURA.COM, MALANG - Wali Kota Malang, Sutiaji mengimbau, masyarakat Kota Malang agar tidak datang ke Jakarta jelang sidang Sengketa Hasil Pilpres 2019 atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Jumat (14/6/2019).

Sutiaji meminta masyarakat agar tetap di Kota Malang dan menghormati setiap keputusan yang telah dijalan sesuai konstitusi.

"Negara kita ini negara hukum, serahkan semua ke pihak yang berwenang," ucap Sutiaji saat ditemui di Halaman Polres Malang Kota, Kamis (13/6/2019).

Kominfo Buka Peluang Penggunaan WhatsApp dan Medsos Dibatasi saat Sidang Sengketa Hasil Pilpres 2019

Sutiaji mengajak masyarakat Kota Malang untuk datang ke Universitas Brawijaya melihat video conference sidang Sengketa Hasil Pilpres 2019.

"Tak perlu datang ke Jakarta, Karena di UB juga ada live conference sidang di MK," terangnya.

Sementara itu, dari hasil gelaran Apel pagi pasca pelaksanaan Operasi Ketupat Semeru 2019, pihak kepolisian telah menyiapkan persiapan pasukan.

Waka Polres Malang Kota, Kompol Ari Trestiawan mengatakan, perkembangan situasi Kamtibmas pasca pelaksanaan pemilu 2019 cukup tinggi.

"Jadi, imbasnya bukan hanya di ibukota Jakarta saja, namun juga berimbas sampai ke wilayah," ucapnya.

Penipuan Lolos Seleksi Masuk Universitas Brawijaya Memakan Korban, Pelaku Minta Uang Rp 100 Juta

Untuk itu, dalam rangka menghadapi sidang sidang Sengketa Hasil Pilpres 2019, pihaknya akan bekerjasama dengan semua pihak.

"Kami akan selalu waspada terhadap pihak-pihak tertentu yang dapat mengganggu pelaksanaan sidang PHPU di wilayah Kota Malang dan melaksanakan pengamanan dengan penuh kesiapsiagaan," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga akan melaksanakan deteksi dini terhadap seluruh potensi gangguan ketertiban masyarakat yang dapat menimbulkan ancaman.

Di antaranya ialah melakukan monitoring terhadap kelompok-kelompok yang diindikasi mengganggu jalannya proses sidang PHPU.

"Kami akan menjalin sinergitas dan terus berkoordinasi dengan instansi terkait tokoh politik dan komponen masyarakat lainnya secara terpadu dalam menciptakan keamanan keselamatan serta ketertiban di tengah-tengah masyarakat," tandasnya.

Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilpres 2019, Polres Pamekasan Tingkatkan Pengamanan di KPU dan Bawaslu

Berita Terkini