Jokowi Buka Peluang FPI Izinnya Tak Diperpanjang, Bukan Karena Habib Rizieq, Tapi dari Dasar Berikut

Jokowi Buka Peluang FPI Izinnya Tak Diperpanjang, Bukan Karena Habib Rizieq, Tapi dari Dasar Berikut

TRIBUNMADURA.COM  - Isu perpanjangan izin Organisasi Masyarakat (Ormas) Front Pembela Islam (FPI) masih hangat diperbincangkan.

Bahkan, Presiden Indonesia Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi membuka kemungkinan jika pemerintah bisa saja tak memperpanjang izin dari ormas yang dipimpin oleh Habib Rizieq itu.

Apakah karena Habib Rizieq?

Ternyata Jokowi menyebutkan dirinya membuka peluang karena soal negara.

Dikutip TribunMadura.com dari Kompas.com, Jokowi membuka peluang tak memperpanjang surat keterangan terdaftar organisasi masyarakat Front Pembela Islam jika ada ormas yang tak sejalan dengan ideologi negara.

Hingga kini, diketahui ada satu syarat yang masih belum dipenuhi oleh FPI mengenai persyaratan perpanjangan izin.

Jokowi menyatakan, izin tersebut dapat tidak diperpanjang jika FPI tidak sejalan dari aspek keamanan dan ideologi.

• Pergoki Pria Masuk Kamar Tidur Istrinya Dini Hari, Suami di Surabaya ini Teriak Lalu Warga Bertindak

• Tempat Karaoke di Tuban Digerebek, Pemandu Lagu di Bawah Umur ini Diringkus Petugas Satpol PP

• Mau Pangkas Ranting Pohon di Area Rumahnya Sendiri di Kota Kediri, Soe Djian Malah Meregang Nyawa

"Ya, tentu saja, sangat mungkin.

Jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologi, menunjukkan bahwa mereka tidak sejalan dengan negara," kata Jokowi kepada AP sebagaimana dilansir dari VOA pada Minggu (28/7/2019).

Jokowi mengatakan, pada dasarnya pemerintah akan bekerja sama dengan kelompok-kelompok Islam selama pandangan mereka tidak melanggar ideologi negara.

Dalam wawancara tersebut, Jokowi juga menyampaikan bahwa ia ingin Indonesia dikenal sebagai negara yang moderat.

"Jika sebuah organisasi membahayakan negara dalam ideologinya,

saya tidak akan berkompromi," kata Kepala Negara.

Dianggap politis FPI menilai pernyataan Jokowi tersebut bernuansa politis.

Ketua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Prawiro mengatakan, pemerintah semestinya hanya memperhatikan faktor-faktor hukum dalam mempertimbangkan perpanjangan izin FPI.

"Terkait dengan statement Bapak Presiden, kami hargai itu, tapi ini saya kira politis, bukan yuridis.

Ini kan sangat politis, bukan pertimbangan-pertimbangan hukum lain, yang lazim, normal, dan wajar," kata Sugito kepada Kompas.com (grup TribunMadura.com ), Senin (29/7/2019).

Sugito pun membantah bahwa FPI selama ini bertentangan dengan Pancasila.

Ia pun mempertanyakan pernyataan Jokowi tersebut.

Menurut Sugito, pernyataan Jokowi tersebut merupakan akibat dari aktivitas FPI yang kerap mengkritik pemerintah.

"Ini hak setiap orang untuk mengkritisi jadi jangan sampai beda pendapat, beda politik, beda pilihan terus itu menjadi alasan untuk tidak memperpanjang SKT-nya FPI," ujar Sugito.

Sugito menambahkan, pihaknya akan menghormati apa pun hasil perpanjangan izin FPI selama itu didasari oleh pertimbangan-pertimbangan yuridis, bukan politis.

"Kalau karena alasan tertentu kami tidak diperpanjang oleh Kementerian Dalam Negeri dan terbit suratnya, ya kami akan mem-PTUN-kan," kata Sugito.

• Pasangan Selingkuh Tewas Dibacok Orang Asing, Hidup Lagi setelah Diangkut Pakai Kantong Jenazah

• Menangi Kejuaraan Dunia Fortnite, Remaja 16 Tahun Bawa Pulang Rp 42 Miliar, Begini Kisah Suksesnya

Rekomendasi Kementerian Agama

Sugito mengatakan, pihaknya sedang menunggu rekomendasi dari Kementerian Agama sebagai salah satu syarat perpanjangan izin.

Menurut dia, rekomendasi Kemenag merupakan satu-satunya syarat yang belum dipenuhi.

"Saya sudah cek ke teman-teman, katanya sih masih tinggal satu, yaitu surat rekomendasi Kementerian Agama.

Yang lain sudah dilengkapi," kata Sugito.

Izin ormas FPI terdaftar dalam SKT 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014.

Adapun masa berlaku SKT FPI, yaitu dari 20 Juni 2014 sampai 20 Juni 2019.

Adapun izin FPI tersebut belum diperpanjang karena ormas yang bermarkas di Petamburan, Jakarta Pusat, itu belum melengkapi 20 syarat administratif yang harus diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan, pemerintah saat ini sedang mendalami rekam jejak FPI sebagai organisasi kemasyarakatan.

"Sementara ini belum diputuskan izin itu dilanjutkan atau tidak karena kami masih mendalami dan evaluasi rekam jejaknya," kata dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Perpanjangan Izin FPI dan Pernyataan Jokowi yang Menuai Polemik..."