Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana
TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Komisioner KPU Sumenep, Syaifurrahman mengatakan, sebagian warga menolak dilakukan Coklit oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pilkada Sumenep 2020.
Menurut Syaifurrahman, warga mengira data tersebut untuk pembagian bantuan.
Pasalnya, kata dia, sebagian warga mengaku telah trauma dilakukan pendataan tersebut.
• Gilang Fetish Kain Jarik Bungkus di-DO dari Kampus, Dianggap Cemarkan Nama Baik Perguruan Tinggi
• BREAKING NEWS - Listrik di Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep Madura Mendadak Padam
"Trauma karena tidak dapat bantuan," kata Syaifurrahman, Rabu (5/8/2020).
"Kalau di masyarakat saat ini menanyakan KK dan KTP disangkanya akan memberikan bantuan. Jadi ada yang tidak mau dengan itu," sambung dia.
Apa yang akan dilakukan jika menemukan hal seperti itu, pihaknya mengaku telah memberikan penyadaran pada masyarakat bahwa proses dilakukannya Coklit bukan untuk memberikan bantuan.
Namun, kata Syaifurrahman, Coklit itu untuk kepentingan Pilkada Sumenep 2020 yang dilakukan pada 9 Desember 2020.
"Akhir lnya terselesaikan dengan berbagai usaha, karena bagaimanapun kita tetap menjaga hak pilih warga," terangnya.
Selain itu katanya, ada juga sebagian warga menolak rumahnya diberikan tempel stiker dengan berbagai alasan.
"Ada juga warga Sumenep yang rumahnya tidak mau diberi tempel stiker dengan alasan rumahnya baru selesai dibagun, rumahnya bagus dan tidak mau dikotori," ucap dia.
"Itu rata - rata ada setiap kecamatan tidak mau diberi tempel stiker," katanya.