TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Berikut Madura terpopuler Kamis (21/11/2024), Ketua DPRD Sumenep sampaikan sejumlah program prioritas dalam APBD 2025 hingga Pj Bupati Pamekasan warning ASN wajib netral.

Ketua DPRD Sumenep, Zainal Arigin menyampaikan beberapa program yang menjadi skala prioritas pemerintah daerah di tahun anggaran (TA) 2025.

Program prioritas itu diantaranya, peningkatan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan dan pemerataan infrastruktur. Selain itu, pengentasan kemiskinan dan optimalisasi pelayanan.

Zainal Arifin mengatakan, program tersebut yang menjadi pembahasan dan disepakati dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumenep 2025.

"Penetapan skala program prioritad itu ditetapkan dalam rapat peripurna yang digelar di gedung baru DPRD Sumenep pada Selasa (12/11/2024) yang lalu sudah," kata Zainal Arifin saat dikonfirmasi pada Rabu (20/11/2024).

Pelaksanaan anggaran di setiap OPD lanjutnya, harus dilaksanakan secara efisien dengan prinsip money follow program dan memastikan programnya dirasakan masyarakat.

Politisi PDI Perjuangan Sumenep ini meminta, pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap kegiatan yang sudah dianggarkan.

Dengan demikian lanjutnya, anggaran yang disiapkan terealisasi tepat waktu.

"Komitmen yang telah disepakati harus dipegang teguh. Dengan begitu, apa yang sudah direncanakan dan dianggarkan bisa direalisasikan sepenuhnya," sarannya.

Terpisah, Plt Bupati Sumenep Dewi Khalifah menyempaikan terima kasih kepada wakil rakyat yang telah menyelesaikan pembahasan APBD 2025.

Semua saran dan masukan dari wakil rakyat itu katanya, sangatlah berharga bagi eksekutif.

Sebab kata Dewi Khalifah, Kegiatan yang dianggarkan di APBD 2025 mendukung program prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD.

"Selain itu, diharapkan dapat menjawab setiap tantangan yang muncul di tengah masyarakat," katanya.

Untuk diketahui, Tahun 2025 mendatang untuk anggaran Pemkab Sumenep disiapkan senilai Rp 2,3 triliun.

Rencana tersebut sudah tertuang dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran (TA) 2025 yang telah dirampungkan.

Perampungan itu diketok dalam rapat paripurna di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep pada Selasa (12/11/2024).

Sebelumnya, rencana anggaran itu telah beberapa hari digodok bersama antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumenep bersama Tim Anggaran (Timgar) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep.

Dalam rapat paripurna itu, pembahasan R-APBD 2025 sudah berpedoman pada nota keuangan, PU fraksi-fraksi, jawaban Bupati atas PU fraksi-fraksi dan draft Raperda tentang APBD TA 2025.

Selanjutnya, rancangan peraturan daerah (raperda) itu akan disahkan menjadi peraturan daerah (perda).

Untuk menjadi Perda APBD Sumenep 2025, akan dikirim ke- Gubernur untuk dievaluasi.

Tujuannya, untuk memastikan APBD tersebut sesuai dengan kebijakan fiskal nasional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang (Kabid) Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumenep, Ferdiansyah membenarkan bahwa rancangan APBD 2025 sudah selesai dibahas dan diajukan ke Gubernur Jawa Timur.

Berdasarkan hasil pembahasan RAPBD itu, dari sisi pendapatan secara akumulatif tidak mengalami perubahan, yakni sebesar Rp 2.505.141.937.806.

Sedangkan dari sisi belanja secara akumulatif mengalami pengurangan sebesar Rp1.300.000.000 dari pagu awal  Rp 2.302.198.414. 521.

Sehingga total APBD menjadi Rp 2.300. 898. 414. 521.

Dari selisih  antara  pendapatan daerah dengan total belanja daerah, defisit anggaran yang direncanakan sebesar Rp 245.756.476.715.

Madura terpopuler selanjutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Madura, menggelar rapat koordinasi persiapan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 di Mandhapa Aghung Ronggosukowati, Rabu (20/11/2024).

Acara tersebut dihadiri forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda), Ketua KPU Pamekasan, Mahdi, Ketua Bawaslu Pamekasan, Sukma Umbara Tirta Firdaus, pimpinan organisasi daerah (OPD), camat, dan beberapa stake holder lainnya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Pamekasan, Cahya Wibawa menyampaikan, rapat koordinasi dilakukan untuk meningkatkan sinergitas para pemangku kepentingan dalam mendukung suksesnya pilkada serentak tahun 2024.

"Kemudian memastikan persiapan logistik, keamanan, dan pengawasan dalam setiap tahapan pilkada."

"Selain itu, menyepakati langkah langkah strategis untuk menciptakan situasi yang aman, tertib, kondusif, dan damai dalam proses pilkada Pamekasan," kata Cahya Wibawa.

Pihaknya berharap, segenap pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama tentang tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan pilkada. 

Tentu, netralitas dan integritas menjadi harga mati bagi aparatur sipil negara dan penyelenggara.

"Kami berharap kondisi yang aman, damai dan demokratis dapat diwujudkan demi terciptanya pilkada yang sukses di Pamekasan," harapnya.

Sementara itu, Pj Bupati Pamekasan, Masrukin menyampaikan, pimpinan OPD harus serius menyikapi pelaksanaan pilkada yang tinggal menghitung hari dengan menjaga dan mengawasi aparatur sipil negara (ASN) di bawah naungannya agar senantiasa netral demi pesta demokrasi yang aman dan damai.

"Karena ASN hari ini menjadi maskot yang harus diingatkan untuk selalu netral."

"Termasuk jempolnya yang netral, tidak posting dan komentar sembarangan di media sosial. Bawaslu hari ini memiliki kemampuan digital," peringatnya.

Dia mengungkapkan, ASN memiliki efek dominan dalam menjaga kondusifitas pilkada, mengingat sebagian besar dari mereka masih mendapat kepercayaan di tengah tengah masyarakat.

"Suasana kondusif ini menjadi bagian dari tugasnya ASN sebagai perekat masyarakat di masing-masing wilayah."

"Karena pengaruhnya ASN di masing masing wilayah itu masih tinggi."

"Oleh karena sebagai perekat keutuhan, maka ASN ini harus netral dan butuh keseriusan," pungkasnya

Ikuti berita seputar Madura terpopuler