Berita Terkini Sampang

TKD 2026 Turun Drastis, Sampang Tak Dapat DAU Infrastruktur dan DAK Fisik 2026, Pemkab Kelabakan

Pemkab Sampang, Madura dibuat kelabakan menyusul kabar turunnya drastis alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2026 dari pemerintah pusat.

Penulis: Hanggara Pratama | Editor: Taufiq Rochman
TribunMadura.com/Hanggara Pratama
TERANCAM TERSENDAT - Alun-Alun Trunojoyo Sampang. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Madura dibuat kelabakan menyusul kabar turunnya drastis alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2026 dari pemerintah pusat, Senin (29/9/2025). 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Hanggara Pratama 

TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Madura dibuat kelabakan menyusul kabar turunnya drastis alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2026 dari pemerintah pusat.

Data resmi Kementerian Keuangan menyebut, pagu TKD nasional tahun depan hanya Rp650 triliun.

Jumlah ini anjlok Rp269 triliun dibanding 2025 yang mencapai Rp919 triliun.

Kepala Bappeda Litbang Sampang, Hj Umi Hanik Laila, mengatakan bahwa, pihaknya akan segera melakukan rasionalisasi terhadap program yang sudah disusun OPD. 

"Yang pasti, penurunan TKD ini sangat berpengaruh pada pencapaian prioritas pembangunan 2026," ujarnya, Senin (29/9/2025).

Senada, Kepala BPPKAD Sampang, Hj Hurun Ien, menyebut daerahnya kehilangan kucuran dana hingga Rp98,7 miliar. 

Rinciannya, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) turun sekitar Rp34 miliar, DAK Nonfisik berkurang Rp9,5 miliar, serta Dana Desa merosot Rp25,6 miliar.

Lebih miris lagi, Sampang sama sekali tidak mendapat jatah DAU Infrastruktur dan DAK Fisik.

"Praktis, Pemkab akan kesulitan membiayai pembangunan fisik di sektor pendidikan, kesehatan, hingga pekerjaan umum."

"Target RPJMD jelas terancam," terangnya.

RPJMD adalah singkatan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan selama lima tahun, selaras dengan visi dan misi pembangunan nasional dan daerah.

Dokumen ini disusun setelah kepala daerah terpilih dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). 

Penurunan dana TKD tak hanya dirasakan Sampang.

Hampir semua pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, kini ikut gelisah menghadapi tahun anggaran 2026 yang diprediksi penuh keterbatasan.

Padahal, sejak 2025 lalu penurunan TKD sudah mulai dirasakan.

Beberapa proyek infrastruktur dan layanan dasar sempat tersendat. 

"Kalau tren penurunan ini berlanjut, tantangannya makin berat bagi kepala daerah," pungkasnya.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved