DKPP Sumenep Kelola Anggaran Rp 1,9 Miliar untuk Pengadaan Hand Tractor

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana 

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Sumenep mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1.977.000.000 untuk pengadaan alat mesin pertanian (alsintan) berupa hand tractor pada tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan data dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), anggaran tersebut terbagi dalam dua paket kegiatan. Yakni pengadaan hand tractor senilai Rp 525.000.000 serta pengadaan hibah barang hand tractor sebesar Rp 1.452.000.000.

Kepala DKPP Sumenep, Chainur Rasyid mengatakan bahwa anggaran pengadaan alsintan tersebut bersumber dari dana pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Sumenep.

Menurutnya, bantuan hand tractor nantinya akan disalurkan kepada kelompok tani (poktan) yang sebelumnya telah mengajukan usulan.

"Penerima bantuan disesuaikan dengan kelompok tani pengusul," tutur Chainur Rasyid, Jumat (6/2/2026).

Baca juga: Target Luas Tanam Padi di Sampang Digenjot, Lahan Tegal Ikut Disulap Jadi Sawah

Pria yang akrab disapa Inung itu menjelaskan, keberadaan hand tractor diharapkan dapat membantu petani dalam mengolah lahan secara lebih efektif dan efisien. 

Dengan demikian, produktivitas pertanian di Sumenep diharapkan meningkat.

"Harapannya petani lebih optimal dalam mengolah tanah dan tanaman pangan, sehingga mendukung ketahanan pangan dan kemandirian pangan daerah," katanya.

Terpisah, anggota Komisi II DPRD Sumenep, Juhari menyampaikan bahwa program pengadaan hand tractor tersebut merupakan hasil usulan legislatif yang diserap dari aspirasi masyarakat saat kegiatan reses.

"Kami usulkan setelah melakukan reses. Itu berdasarkan aspirasi konstituen," kata Juhari.

Pihaknya meminta DKPP Sumenep untuk memanfaatkan anggaran sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) dan segera merealisasikan program tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Menurutnya, percepatan realisasi program juga berpengaruh terhadap serapan anggaran daerah. 

"Kalau cepat terealisasi, serapan anggaran bagus. Sebaliknya kalau lamban, itu akan merugikan masyarakat," sarannya