Mahasiswa Bangkalan Desak Optimalisasi Pengawasan DPRD Soal SPPG, Dewan akan Panggil Dinas Terkait

Ringkasan Berita:

• Mahasiswa Bangkalan soroti dapur MBG tanpa IPAL saat demonstrasi di gedung DPRD Bangkalan.
• Aliansi BEM Bangkalan Bersatu kritik pengawasan program Makan Bergizi Gratis belum maksimal.
• DPRD Bangkalan segera panggil OPD terkait, tanggapi kritik mahasiswa.

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ahmad Faisol

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN - Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bangkalan Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Bangkalan, Madura, Jalan Halim Perdana Kusuma, Senin (18/5/2026).

Satu di antara poin sorotan mahasiswa yakni tentang banyaknya dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak dilengkapi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). 

Koordinator Aliansi BEM Bangkalan Bersatu, Mohammad Fauzi mengungkapkan, aksi demonstrasi itu merespons keluhan-keluhan masyarakat dari ujung timur hingga ujung barat Kabupaten Bangkalan. 

"Salah satu isu yang kami ambil perihal MBG (Makan Bergizi Gratis). MBG ini sangat meresahkan bagi kami masyarakat yang tentunya menjadi masyarakat penerima, namun tidak seutuhnya menjadi penerima sesungguhnya," ungkap Fauzi.

Sejauh ini, lanjutnya, banyak permasalahan yang tidak sesuai dengan semangat dan marwah program MBG akibat penyajian menu makanan tidak sesuai, kinerja SPPG, rekrutmen, hingga legalitasnya. 

"Ada juga keluhan masyarakat yang menyoroti salah satu dapur yang meminta separuh gajinya atau dua minggu untuk tidak diambil dan dua minggunya diambil. Juga banyak SPPG yang tidak mempunyai IPAL dan ini sangat meresahkan masyarakat kecil penerima MBG," tegas Fauzi.

Baca juga: Warga Demo Pemasangan Infrastruktur Listrik PLN Sumenep, Soroti Dugaan Pelanggaran Hak dan Prosedur

Desak Optimalisasi Pengawasan DPRD  

Fauzi menegaskan, program MBG dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 335 triliun sejauh ini belum sesuai harapan, bahkan cenderung tidak maksimal.

Karena itu, masyarakat berhak menolak MBG karena anggarannya bersumber dari uang rakyat. 

"Saya selalu sampaikan ketika MBG tidak optimal maka tolak saja MBG, itu jalan terbaik. Kami tahu ini program bagus, namun pemerintah dan rezim-rezim yang tidak jelas membuat MBG kehilangan arah, membuat MBG kehilangan marwah. Kami mendesak optimalisasi pengawasan dari DPRD," pungkasnya. 

Sekretaris Komisi I DPRD Bangkalan, Nur Hakim mengungkapkan, pihaknya bersama mahasiswa telah bersepakat bahwa MBG telah masuk Proyek Strategis Nasional (PSN) dan masuk Undang-undang APBN serta sudah terbit beberapa Peraturan Presiden yang menaungi. 

Baca juga: Warga Ramai-ramai Demo Tuntut Kades Pesanggrahan Bangkalan Lengser, Korlap Aksi: Kami sudah Muak

"Mau tak mau tidak bisa menolak, dan yang menjadi kesepakatan kami adalah mengontrol pelaksanaan dari MBG. Pertama, harus sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur), kedua, tepat sasaran penerima, tidak boleh ada mark-up anggaran," ungkap Hakim kepada TribunMadura.com. 

Berkaitan IPAL yang menjadi sorotan mahasiswa termasuk soal manajemen sampah, Hakim dalam waktu dekat akan memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait melalui masing-masing komisi.

Hal itu sebagai wujud dari kontrol sekaligus mendapatkan kejelasan atas sorotan masyarakat. 

"Karena soal SPPG ini terdiri dari berbagai leading sector. Seperti sampah ada di Dinas Lingkungan Hidup, IPAL urusan Dinas Kesehatan, serta konstruksi bangunan ada di PRKP. Kami secara serentak akan memanggil," pungkas politisi PDI Perjuangan itu.