BLT DBHCHT Sumenep Terancam Molor, Data Petani Tembakau belum Rampung Diverifikasi

Ringkasan Berita:

• Penyaluran BLT DBHCHT Sumenep terancam molor akibat verval data belum rampung.
• Dinsos Sumenep masih menunggu data petani tembakau dari Dinas Pertanian.
• Sebanyak 2.600 petani tembakau dan buruh rokok menjadi calon penerima.

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Rencana penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Sumenep, Madura, pada bulan Juni 2026 terancam molor.

Pasalnya, proses verifikasi dan validasi (verval) data calon penerima bantuan hingga kini belum rampung, Selasa (2/6/2026).

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Sumenep masih menunggu data petani tembakau dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP).

Kepala Dinsos P3A Sumenep, Abd Rahman Riadi mengatakan, dirinya mengaku sudah menerima data calon penerima dari Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) yang mencakup kelompok buruh pabrik rokok.

Namun, data petani tembakau yang menjadi kewenangan DKPP masih belum diserahkan sehingga proses penetapan penerima bantuan belum dapat diselesaikan.

"Data dari Disnaker sudah masuk. Tinggal data dari Dinas Pertanian yang masih kami tunggu," jawab Rahman, Selasa (2/6/2026).

Menurutnya, realisasi penyaluran BLT DBHCHT tidak bisa dilakukan sebelum seluruh data penerima selesai diverifikasi dan ditetapkan secara final.

Karena itu, pihaknya menargetkan proses pencairan bantuan dapat dilakukan pada pekan keempat Juni 2026, dengan catatan seluruh tahapan pendataan dapat segera diselesaikan.

Baca juga: APHT Sumenep Kembali Dapat Suntikan Rp3,5 Miliar dari DBHCHT 2026, Total Anggaran Capai Rp24,9 M

"Iya betul, untuk realisasinya menunggu data rampung dulu. Target kami minggu keempat Juni sudah bisa disalurkan," ucapnya.

Rahman menerangkan, jumlah penerima BLT DBHCHT tahun ini ditetapkan sebanyak 2.600 orang, yang terdiri dari petani tembakau dan buruh pabrik rokok.

Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5.100 penerima.

Meski demikian, ia menegaskan, perbandingan tersebut perlu dilihat secara utuh karena pada tahun 2025 terdapat tambahan anggaran melalui APBD Perubahan yang membuat jumlah penerima bertambah signifikan.

"Kalau dibandingkan dengan APBD murni tahun lalu, jumlahnya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sekarang," katanya.

Baca juga: Awal Musim Tanam Tembakau di Sumenep Dihantui Maling Pompa Air, 10 Unit Dilaporkan Hilang

Terkait kemungkinan penambahan jumlah penerima pada APBD Perubahan 2026, Rahman mengaku belum dapat memastikan.