Berita Viral

Emak-emak Lempar Sampah ke Gedung DPRD Protes Kelakuan Dewan, Dedi Mulyadi: Nambah Kerjaan

Dedi Mulyadi menyayangkan perbuatan emak-emak yang berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat.

Editor: Mardianita Olga
Kompas.com/Faqih Rohman Syafei dan Instagram.com/dedimulyadi71
LEMPAR SAMPAH - Penampakan Gedung DPRD Jawa Barat dilempari sampah oleh demonstran yang tergabung dalam Rakyat Anti Penggusuran, Kamis (4/9/2025). Aksi unjuk rasa yang mayortitas diikuti oleh emak-emak ini mendapat kritikan dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. 

TRIBUNMADURA.COM - Gedung DPRD Jawa Barat bak tempat sampah usai aksi demonstrasi pada Kamis (4/9/2025).

Unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah orang yang tergabung dalam Rakyat Anti Penggusuran ini membuat gedung wakil rakyat Jabar penuh bungkusan sampah.

Pelemparan sampah itu merupakan bentuk kekecewaan warga terhadap kelakuan para dewan yang tidak berpihak kepada rakyat.

Tak hanya itu, aksi tersebut juga memprotes sikap represif polisi selama demo di sejumlah wilayah di Tanah Air beberapa waktu ini.

Koordinator demonstran, Angga, bahkan terang-terangan menyamakan pihak-pihak terkait bak sampah.

"Maka tema hari ini buang sampah pada tempatnya. Dan supaya mereka sendiri juga berpikir bahwa artinya tidak ada perbedaan dari para dewan yang bergeming, tidak mau menyadari diri, koruptor dibiarkan bebas, partai-partai bergeming juga dan lain sebagainya," kata Angga, melansir dari Kompas.com.

Kendati demikian, aksi itu membuat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, prihatin.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Google News TribunMadura.com

Baca juga: Dedi Mulyadi Kecewa Balita di Sukabumi Tewas Cacingan Sampai Otak, Desa Siap-Siap Terima Sanksi

Menurut Dedi, ada cara lain yang bisa dilakukan tanpa membuat kotor Gedung DPRD Jawa Barat.

"Saya sampaikan pada emak-emak yang kemarin ngelemparin gedung DPRD dengan sampah. Aduh, menyampaikan pendapatnya setuju nggak apa-apa, mendukung karena itu kebebasan dalam setiap orang dalam berdemokrasi menyampaikan kritik terbuka kepada penyelenggara negara," kata Dedi Mulyadi, dikutip Tribunjabar.id dari unggahan video di Instagramnya, Jumat (5/9/2025).

Pasalnya, gedung yang terletak di Jalan Diponegoro, Kota Bandung itu telah dibersihkan oleh komunitas driver ojek online (ojol) sehari sebelum aksi demo.

"Itu gedungnya sudah dibersihkan oleh teman-teman ojol. Jadi kalau teman-teman ojol sudah membersihkan gedung DPRD, sudah mengecatnya, sudah merapikannya, tiba-tiba emak dan akang-akang, teteh-teteh melempari dengan sampah, dengan aksi yang, orang lain sudah terdiam ini baru beraksi, perasaan nggak tepat deh. Tidak mencerminkan spirit orang Jawa Barat," katanya.

Dedi mengimbau supaya aksi serupa tak kembali dilakukan di kemudian hari.

"Nanti jangan lagi begitu ya. Nanti kalau mau berdemo, bareng sama yang lain. Sampaikan pesannya secara terbuka, jangan sudah bersih kemudian baru berdemo, melempari sampah, nambah kerjaan lagi," ucapnya.

Ia mengatakan, demokrasi bukan hanya sekadar hak untuk protes, melainkan juga kewajiban untuk saling menghargai.

Baca juga: Dedi Mulyadi Bakal Jadi Sudewo Versi 2? Ancaman Pemakzulan Gegara Larangan Study Tour Rugikan Rakyat

LARANGAN STUDY TOUR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat menyampaikan pidato di hadapan pegawai Pemda Provinsi Jawa Barat di halaman Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (8/4/2025). Kali ini, Dedi Mulyadi  mengomentari tiga kepala daerah di Jawa Barat yang tetap memperbolehkan study tour di kalangan siswa. Menurutnya, hal itu merupakan eksploitasi anak.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat menyampaikan pidato di hadapan pegawai Pemda Provinsi Jawa Barat di halaman Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (8/4/2025). (Tribunnews.com/Gani Kurniawan)

"Berdemokrasi adalah hak setiap orang. Saling menghargai adalah kewajiban setiap orang," kata Dedi.

Adapun poin-poin tuntutan massa Rakyat Anti Penggusuran antara lain:

 1. Hentikan brutalitas aparat, penangkapan illegal, sweeping dan pamer kakuatan TNI/POLRI di lingkungan warga masyarakat.

 2. Cabut segala kebijakan yang tidak pro rakyat, tingkatkan upah pekerja disetiap sektor, lindungi pekerja dengan kepastian kerja dan sistem kerja yang adil.

 3. Rampas seluruh aset Koruptor dan hukuman mati baginya.

 4. Wujudkan reforma Agraria sejati, distribusikan tanah untuk rakyat bukan untuk korporasi.

 5. Turunkan Pajak rakyat, harga kebutuhan pokok, tarif dasar listrik & BBM. Naikan Pajak Impor, Konglomerat dan Perusahaan multinasional.

 6. Pangkas anggaran DPR, Pejabat negara, TNI dan POLRI, perbesar anggaran pendidikan dan kesejahteraan rakyat.

Baca juga: Dulu Debat dengan Dedi Mulyadi, Aura Cinta Kini Muncul Singgung Gubernur: Dijadiin Konten Pejabat

 7. Batalkan Perjanjian Kerjasama TNI AD - Pemprov Jabar mengenai Manunggal Karya Bakti Skala Besar Pembangunan Daerah. Wujudkan Jabar anti militerisme.

 8. Reformasi POLRI dan wujudkan Supremasi Sipil, kembalikan Militer ke barak.
 
9. Tangkap, Adili dan Penjarakan para aparat pembunuh rakyat dalam aksi Agustus 2025 dan para pelanggar HAM berat dimasa lalu.

 10. Bebaskan masyarakat yang ditangkap dalam demonstrasi Agustus-September. Kemarahan Rakyat bukan tindakan Terorisme.

Tak hanya anggota dewan, Dedi Mulyadi sebagai kepala daerah juga pernah didemo rakyatnya.

Hal ini buntut kebijakan larangan study tour bagi para siswa.

Pelaku pariwisata pun keberatan dengan kebijakan baru ini hingga melangsungkan unjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (21/7/2025).

Sejak larangan itu diturunkan, perputaran ekonomi di banyak daerah wisata di Jawa Barat berhenti sampai menurunkan penghasilan warga sekitar.

Baca juga: Buntut Candaan yang Seksis, Dedi Mulyadi Kena Semprot Komnas Perempuan: Warga Bisa Ikut Melaporkan

Pasalnya, pihak sekolah banyak membatalkan agenda wisata hingga berhenti melakukan kunjungan wisata.

Meski sudah didemo, Dedi Mulyadi kukuh bahkan memperketat hukuman bagi kepala sekolah yang niat melakukan study tour.

Pria berusia 54 tahun itu menganggap esensi study tour di sekolah Jawa Barat telah melenceng.

Alih-alih menambah ilmu para siswa, study tour kerap dijadikan ajang bersenang-senang.

Sebab itu, politikus dari fraksi Gerindra ini tak segan mencopot jabatan kepala sekolah yang melanggar.

"Jadi, kalau ada yang tetap melakukan, sanksi kepala sekolahnya saya copot," tegas Dedi di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Senin (28/7/2025), melansir dari TribunJabar.id.

LARANGAN STUDY TOUR - Pelaku pariwisata melakukan demo di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Senin (21/7/2025) (kanan). Mereka menuntut pencabutan kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (kiri), soal larangan study tour yang dianggap merugikan sektor pariwisata.
LARANGAN STUDY TOUR - Pelaku pariwisata melakukan demo di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Senin (21/7/2025) (kanan). Mereka menuntut pencabutan kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (kiri), soal larangan study tour yang dianggap merugikan sektor pariwisata. (TribunJabar.id/M Rizal Jalaudin/Hilman Kamaludin)

Baca juga: Momen Maula Akbar Anak Dedi Mulyadi Lamar Putri Karlina Wabup Garut di Stadion Viral, ini Profilnya

Katanya, dia juga sudah berkomunikasi dengan tiga kepala daerah yang memperbolehkan study tour.

"Saya sudah tanya kepala daerahnya, Wali Kota Bogor, Cirebon, saya sudah tanya. Jadi begini, di sini, kepala daerah harus paham makna study tour," ujar Dedi melanjutkan.

Dedi menyebut, kegiatan study tour sebenarnya bisa dilakukan di daerah masing-masing tanpa harus keluar kota.

"Cukup di daerahnya masing-masing. Karena di setiap kabupaten, lab sudah ada, sudah lengkap. Tiap kabupaten ada sawah, setiap kota juga ada area penelitian," pungkasnya.

----- 

Berita viral dan berita seleb lainnya.

Sumber: Tribun Jabar
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved