Viral ‘Stop Tot Tot Wuk Wuk’, Panglima TNI Ternyata Juga Terganggu dengan Sirene, Polisi Kini Larang

TRIBUNMADURA.COM - Belakangan gerakan Stop Tot Tot Wuk Wuk tengah viral di media sosial.

Aksi ini dibuat oleh publik, merasa terganggu dengan suara sirene dan strobo pengawalan polisi yang dinilai berlebihan.

Tak hanya di media sosial, bentuk protes itu juga dilakukan langsung di jalan.

Publik bertekad tak akan memberikan jalan kepada mobil-mobil yang dikawal.

Bahkan sejumlah netizen menunjukkan stiker bertuliskan ‘Pajak Kami Ada di Kendaraanmu. Stop berisik di jalan Tot Tot Wuk Wuk’ di mobil.

Tak hanya warga, panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) turut terganggu dengan kehadiran pengawalan ini.

Dia adalah Jenderal Agus Subiyanto.

Pria berusia 58 tahun itu bahkan sering meminta pengawalnya tidak menyalakan sirene dan strobo kala mengawalnya di jalan.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Google News TribunMadura.com

Baca juga: Ternyata Raffi Ahmad Pemilik Mobil RI 36, Viral Gegara Aksi Patwal Arogan, Ditegur Mayor Teddy

"Saya juga mengarah(kan) kepada pengawal saya untuk tidak bunyikan strobo karena ganggu kita juga. Ganggu saya juga. Saya kan pengen nyaman juga. Kendaraan juga tidak menghargai pengendara yang lain," katanya di Monas, Jakarta Pusat pada Minggu (21/9/2025), seperti dilansir dari Tribunnews.com.

Di sisi lain, Agus juga meminta jajarannya untuk tetap mendahulukan kendaraan seperti ambulans maupun pemadam kebakaran yang kerap harus berkejaran dengan waktu ketika menolong masyarakat.

"Kecuali ada hal yang memang membutuhkan kita urgensi cepat, kita harus ada di suatu tempat. Membutuhkan bantuan atau mungkin kita juga seperti ambulans. Ambulan kita dahulukan, kemudian pemadam kebakaran," tegas Agus.

Dia pun mendorong agar aparat menertibkan pengendara yang menggunakan sirene maupun strobo jika memang tidak sesuai aturan. 

Korlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho, mengungkapkan pihaknya melarang sementara penggunaan sirene dan strobo.

“Sementara kita bekukan. Semoga tidak usah harus pakai ‘tot tot’ lagi lah. Setuju ya?” ujar Agus di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Jumat (19/9/2025).

Baca juga: Polisi Habis ke Toilet Syok Mobil Bank yang Dikawal Raib, Padahal Baru Ambil Rp10 M, Pelaku Diburu

Adapun pelarangan ini menindaklanjuti gerakan masyarakat yang merasa terganggu akan penggunaan strobo ataupun sirene, khususnya saat jalan padat kendaraan.

Agus menegaskan saat pengawalan dilakukan, maka dilarang menggunakan strobo maupun sirene.

“Saya bekukan untuk pengawalan menggunakan suara-suara itu karena ini juga masyarakat terganggu, apalagi (saat lalu lintas) padat,” tuturnya.

Kebijakan ini pun didukung oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Komisioner Kompolnas, Mohamad Choirul Anam, mengakui bahwa penggunaan sirene dan strobo memang mengganggu warga.

Namun, dia meminta kebijakan ini tetap dikecualikan ketika ada peristiwa kemanusiaan atau mendesak seperti adanya kebakaran sehingga pemadam perlu menggunakan sirene dan strobo.

Baca juga: Update Seleb TikTok Ngamuk pada Siswi, Dikawal Propam besama Suaminya Polisi ke Sekolah, Mediasi

"Itu menjadi refleksi kita, makanya kami Kompolnas setuju untuk menghentikan penggunaan itu kecuali kemanusiaan,” kata Anam pada Sabtu (20/9/2025).

“Kami mendukung untuk melarang penggunaan itu kecuali untuk kemanusiaan dan untuk sesuatu yang sifatnya urgent seperti kebakaran,” sambungnya.

Gerakan ini juga mendapat atensi dari anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil.

Dia meminta polisi melakukan penertiban terhadap kendaraan non-dinas yang menggunakan sirene dan strobo secara tidak sah.

Hal ini merespons gerakan “Stop Tot Tot Wuk Wuk” yang mendadak ramai di media sosial sebagai bentuk protes masyarakat terhadap maraknya penggunaan strobo dan sirene di jalan raya maupun jalan tol. 

Aksi ini muncul karena banyak pengendara menilai aksesori tersebut kerap dipakai tidak sesuai aturan hingga mengganggu kenyamanan di jalan.

Nasir mengatakan penggunaan strobo dan sirene di jalan raya maupun jalan tol sejatinya untuk mengatasi kemacetan agar penyelenggara negara bisa tepat waktu menuju tempat kegiatan, baik di kantor ataupun lapangan. 

Baca juga: Terancam Dieksekusi Rumah Penjual Rujak Cingur Diukur Ulang, Konstatering Dikawal Puluhan Personel

"Kita berharap ada penertiban terhadap kenderaan bukan dinas yang menggunakan sirene dan strobo," kata Nasir kepada Tribunnews.com, Minggu (21/9/2025).

Di samping itu, ia meminta Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dan kementerian terkait memikirkan cara mengatasi kemacetan di ruas-ruas jalan yang padat lalu-lintasnya. 

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mengusulkan agar volume sirene dikurangi. 

"Saya juga menyarankan agar volume sirene dikecilkan. Dan itu harus diatur," ujar Nasir. 

Nasir menegaskan bahwa jika dilanggar, masyarakat yang terganggu di jalan bisa mencatat plat dan melaporkan ke pihak berwenang.

"Laporan itu harus ada tindaklanjutnya agar pengguna sirene yang volumenya besar bisa tertib. Intinya mengurai kemacetan adalah hal yang harus dilakukan," tegasnya. 

----- 

Berita viral dan berita seleb lainnya.