Tanggapi Wacana Pilkada Lewat DPRD, Hosnan Ingatkan Potensi Erosi Hak Rakyat

Ringkasan Berita:

• Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumenep, Hosnan mengatakan, wacana Pilkada melalui DPRD berpotensi mengurangi ruang partisipasi publik dalam menentukan pemimpin daerah.
• PDIP berpandangan bahwa Pilkada langsung masih relevan di tengah meningkatnya kesadaran politik masyarakat. 
• Hosnan juga menilai masyarakat sekarang semakin cerdas soal politik.

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana 

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Sumenep, Hosnan menanggapi wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.

Ia menilai, mekanisme tersebut berpotensi mengurangi ruang partisipasi publik dalam menentukan pemimpin daerah.

Menurut Hosnan, Pilkada langsung selama ini menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk menyalurkan hak politiknya secara utuh. 

Jika pemilihan dikembalikan ke DPRD, ia khawatir kedaulatan rakyat tidak lagi menjadi titik sentral dalam proses demokrasi.

"Ketika rakyat tidak lagi memilih secara langsung, maka ada potensi hak politik mereka tereduksi," kata Hosnan saat Diskusi Publik bertajuk "Pilkada Lewat DPRD: Solusi atau Kemunduran Demokrasi" yang digelar Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kabupaten Sumenep di Hall Hotel Kaberaz Sumenep, Rabu (21/1/2026).

Ia menegaskan, PDI Perjuangan berpandangan bahwa Pilkada langsung masih relevan di tengah meningkatnya kesadaran politik masyarakat. 

Perbedaan pilihan dan dinamika sosial yang muncul dinilainya sebagai konsekuensi demokrasi yang harus dikelola, bukan dihindari.

Baca juga: 3 Pelaku Pembunuhan Saksi Paslon Pilkada Sampang Divonis 11 Tahun Penjara

"Perbedaan pendapat dalam Pilkada itu wajar. Justru dari situ terlihat masyarakat semakin kritis dan rasional dalam memilih pemimpinnya," kata Hosnan.

Berpotensi Menimbulkan Persoalan Baru

Hosnan juga mempertanyakan urgensi perubahan sistem Pilkada, mengingat masyarakat saat ini dinilai semakin matang dalam berpolitik. 

Ia menilai, menarik kembali hak memilih rakyat justru berpotensi menimbulkan persoalan baru.

"Kalau masyarakat sudah makin cerdas, kenapa justru hak mereka untuk memilih pemimpinnya sendiri ingin dibatasi," ucapnya.

Untuk diketahui, diskusi publik tersebut menghadirkan berbagai elemen, mulai dari perwakilan partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, hingga mahasiswa. 

Forum itu menjadi ruang bertukar pandangan terkait masa depan demokrasi lokal dan arah kebijakan Pilkada ke depan.