Aksi 'Indonesia Cemas' di Jember, Mahasiswa Tuntut Turunkan Harga BBM hingga Realokasi Anggaran

Ringkasan Berita:

• Ratusan mahasiswa Jember menggelar Demo Indonesia Cemas di depan DPRD Jember.
• Mahasiswa menuntut penurunan harga BBM, bahan pokok, serta evaluasi kebijakan pemerintah.
• Aksi diwarnai pembakaran ban dan diakhiri penandatanganan pakta integritas DPRD Jember.

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Sri Wahyunik

TRIBUNMADURA.COM, JEMBER - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus dan BEM se-Kabupaten Jember menggelar aksi demonstrasi di Bundaran DPRD Jember, Jawa Timur, Senin (15/6/2026) siang.

Aksi bertajuk “Indonesia Cemas” tersebut dimulai sekitar pukul 14.45 WIB dan masih berlangsung hingga sore hari dengan membawa sejumlah tuntutan terkait kebijakan pemerintah pusat.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan empat tuntutan utama, mulai dari desakan penurunan harga bahan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga revisi sejumlah regulasi seperti UU Polri dan UU TNI.

Aksi sempat diwarnai pembakaran ban sebelum akhirnya perwakilan DPRD Jember menemui massa dan menandatangani pakta integritas sebagai bentuk respons atas aspirasi yang disampaikan.

Daftar Tuntutan

Dalam aksinya, mahasiswa meminta pemerintah hentikan krisis ekonomi serta kegagalan fiskal negara, dengan menurunkan harga bahan pokok dan BBM.

Tingginya harga kebutuhan pokok dan BBM dinilai sebagai bukti kegagalan kebijakan fiskal pemerintah.

Mahasiswa mendesak pemerintah menurunkan harga BBM dan bahan pokok secara signifikan.

Baca juga: Tanggapi Demo Mahasiswa, Pimpinan Bank Pelat Merah Sumenep Tegaskan Patuhi Hasil Putusan Pengadilan

Mereka juga minta realokasi anggaran serta evaluasi tata kelola program prioritas pemerintah.

Anggaran yang selama ini dialokasikan untuk program-program yang dinilai kurang berpihak pada rakyat harus direalokasi untuk subsidi pangan, kesehatan, dan pendidikan.

Tata kelola program prioritas (seperti IKN, program padat karya fiktif, dan lain-lain) harus dievaluasi secara transparan.

Kemudian mahasiswa menyoroti Revisi UU Polri serta minta hentikan kriminalitas dan represifitas aparat kepolisian.

Represifitas merupakan sifat atau tindakan yang condong menekan, mengekang, menahan, atau menindas.

Mahasiswa menilai, banyak pasal dalam UU  Polri yang multitafsir dan kerap digunakan untuk membungkam kritik masyarakat.

Baca juga: Banyak yang Beralih ke Pertalite, Stok BBM Subsidi di Mojokerto Menipis, Pertamax Melimpah

Aparat kepolisian diminta menghentikan tindakan represif terhadap aksi-aksi demokrasi dan kriminalisasi terhadap aktivis serta masyarakat sipil.