Merasa 20 Persen Suara Prabowo Hilang, BPP Jatim Instruksikan Saksi Tolak Tandatangan Rekap Suara

Merasa 20 Persen Suara Prabowo Hilang, BPP Jatim Instruksikan Saksi Tolak Tandatangan Rekap Suara

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Prabowo-Sandi di Jawa Timur menginstruksikan jajaran saksi untuk menolak menandatangani hasil rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.

Penyebabnya, BPP Jatim menyebut adanya potensi kecurangan oleh pelaksana pemilu selama proses perhitungan.

Instruksi ini pun disampaikan Soepriyatno sebagai Ketua DPD Gerindra Jatim yang juga Ketua BPP Prabowo-Sandi di Jawa Timur melalui sebuah surat tertanggal 22 April 2019.

Surat ini ditujukan kepada seluruh DPC Partai Gerindra yang tersebar di 38 Kabupaten/Kota di Jatim.

• Didukung Khofifah, Istri Kadishub Bojonegoro Bantah Sebar Video Mesum Suaminya Dengan Selingkuhan

• Hasil Pileg Jatim - Survei SCG: Figur Baru Dominasi Kursi DPRD Jatim Dapil Surabaya, PSI Berpeluang

• Hasil Pileg 2019 Kota Surabaya - Kursi PDIP Diprediksi Turun, PSI Menyodok Ungguli Nasdem dan PAN

• Ahmad Dhani Beri Pesan untuk BPN Agar Rakyat Alam Semesta Mengawal, Sang Istri Lebih Memilih Bungkam

"Diinstruksikan kepada seluruh saksi kecamatan untuk tidak menandatangani hasil rekapitulasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat kecamatan dan membuat catatan keberatan atas hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden," begitu petikan surat yang ditandatangani Soepri dan Anwar Sadad, Sekretaris DPD Gerindra Jatim ini.

Dikonfirmasi terkait surat tersebut, Soepri membenarkan surat ini.

"Kami banyak menemukan kecurangan yang luar biasa masifnya," kata Soepriyatno kepada Surya.co.id (TribunMadura.com network) ketika dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (24/4/2019).

Menurutnya, kecurangan tersebut terjadi sejak di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Mulai dari banyak manipulasi di C1, hingga potensi pelanggaran lainnya.

"Kami melihat pelanggaran itu terjadi sistematis, terstruktur, dan masif," ujarnya.

Anggota DPR RI menerangkan bahwa kecurangan ini menimbulkan potensi perubahan angka, pegeseran selisih, hingga penggelembungan suara.

"Sehingga, kami menginstruksikan jajaran di kecamatan untuk tidak menandatangani proses rekap," terangnya.

Selain dalam proses rekapitulasi, indikasi kecurangan juga dilakukan dengan pencoblosan surat suara oleh pihak tertentu sebelum pelaksanaan pemungutan. Hingga, penukaran form C1 berhologram dengan form C1 palsu.

Sehingga, Gerindra menilai pelaksanaan pemilu kali ini juga paling "brutal" dalam sejarah penyelenggaraan pemilu.

• VIDEO - Habib Rizieq Sarankan People Power ke Prabowo, Akui Sempat Kecewa dengan Prabowo Subianto

• Dituntut 1 tahun 6 Bulan Penjara, Ahmad Dhani Teriakkan Prabowo Subianto Menang di PN Surabaya

• Empat Mobil Tabrakan Beruntun di Tol Waru Surabaya, Dipicu Pengemudi Kijang Innova, Semuanya Ringsek

• Presiden Jokowi Undang Kepala Daerah Se-Jatim ke Istana Bogor, Bahas Banyak Hal Termasuk Pemilu 2019

"Bukan hanya untuk Jawa Timur, namun seluruh Indonesia," katanya.