Tokoh Ulama dan Agama di Bangkalan Ramai-ramai Tolak People Power, Begini Warning yang Disampaikan

Tokoh Ulama dan Agama di Bangkalan Madura Ramai-ramai Tolak People Power, Begini Warning yang Disampaikan

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN - Tokoh ulama dan agama di Kabupaten Bangkalan Madura kompak menyatakan tegas menolak People Power atau pengerahan kekuatan massa yang dimunculkan sejumlah pihak di tengah hiruk-pikuk Pemilu 2019.

Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bangkalan Madura KH Makki Nasir menegaskan, adanya People Power terkait hasil Pemilu 2019 sangat rentan terhadap hal-hal tidak baik di masyarakat.

"Semua pihak harus tenang dan menahan diri hingga proses rekapitulasi selesai," tegas KH Makki Nasir, Senin (13/5/2019).

Menurutnya, sistem Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi berketuhanan, beretika, dan berkesatuan.

"Karena itu kita jaga kesatuan Republik Indonesia. Salurkan aspirasi sesuai dengan konstitusi yang ada," tandas KH Makki Nasir.

• Sebut People Power Premasnisme Politik, PWNU Jatim Minta Warga Tak Terpancing Gagasan Amien Rais ini

• Isu People Power Gagasan Amien Rais Mulai Berkembang, Tokoh Sampang Minta Warga Tak Terprovokasi

• Tokoh Agama Sumenep Madura Tegas Tolak Gerakan People Power Pasca Pemilu, Minta Hormat Bulan Ramadan

• Tokoh Agama di Tuban Tanggapi People Power Gagasan Amien Rais: People Power Tidak Tepat

Penolakan secara tegas terkait People Power juga disampaikan Ketu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bangkalan KH Zainal Abidin.

Ia mengimbau semua pihak menahan diri, tenang, dan menghormati keputusan yang dihasilkan KPU.

"Karena merupakan keputusan bersama yang telah disepakati dalam perundang-undangan Negara Republik Indonesia," imbaunya.

Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja (Bamag) Kabupaten Bangkalan, Pendeta Andreana menegaskan, People Power merupakan tindakan melawan undang-undang dan melawan pemerintahan yang sah.

"Bertentangan pula dengan Firman Tuhan. Sebab pemerintah adalah Wakil Allah di bumi, termasuk di Indonesia," tegasnya.

Kepada masyarakat nasrani dalam hal ini Kristen Protestan dan Kristen Katolik, Pendeta Andreana mengimbau untuk menahan diri hingga rekapitulasi KPU selesai pada 22 Mei 2019.

"Siapapun yang terpilih menjadi pemimpin, mereka adalah anak-anak terbaik bangsa. Kita harus hormati keputusan KPU," pungkasnya.

• Rebut 20 Kursi DPR RI PDIP Juara Pemilu di Jatim Kalahkan PKB, Bikin Demokrat PAN PKS Gigit Jari

• Kawanan Begal di Bangkalan Kembali Beraksi, Mahasiswa UTM Madura Terkapar dan Motornya Digondol

• Bermula Ketemu Ulama Kharismatik saat Umrah, Mahasiswa ini Malah Lolos Jadi DPRD Pamekasan Termuda

• Wanita ini Minta Cerai saat Tahu Suaminya Punya WIL, Tapi Akibatnya Malah Celurit yang Bicara

• Prabowo-Sandi Menang Telak, 5 Ribu Warga Pamekasan Madura Syukuran dan Ikrar: Siap Lawan Kecurangan