Breaking News:

Gubernur Jatim Khofifah Inginkan Pengurusan Perizinan Kapal Nelayan Dipermudah, Caranya Lewat Online

Gubernur Jatim Khofifah Inginkan Pengurusan Perizinan Kapal Nelayan Dipermudah, Caranya Lewat Online

Penulis: Fatimatuz Zahroh | Editor: Aqwamit Torik
istimewa
Gubernur Khofifah saat mengikuti Rapat Koordinasi tentang Regulasi Perizinan Kapal Perikanan Sampai Dengan 30 Gross Ton (GT) bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019) sore. 

Gubernur Jatim Khofifah Inginkan Pengurusan Perizinan Kapal Nelayan Dipermudah, Caranya Lewat Online

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa ingin agar proses pengurusan perizinan kapal perikanan bagi para nelayan dipermudah.

Caranya dengan menggabungkan pelayanan pengurusan dokumen kapal melalui mall pelayananan terpadu satu atap atau sistem perizinan terpadu Online Single Submission (OSS).

"Kami merekomendasikan pengurusan dokumen baik dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dijadikan satu termasuk dengan Pemprov. Kami siap membantu apalagi kami memiliki lima Bakorwil yang bisa dijadikan sebagai tempat perizinan satu atap," kata Khofifah sebagaimana ditulis dalam siaran press usai mengikuti Rapat Koordinasi tentang Regulasi Perizinan Kapal Perikanan Sampai Dengan 30 Gross Ton (GT) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019) sore.

Pembunuh Guru Honorer Dimutilasi Minta Maaf & Doakan Korban, Keluarga Langsung Meradang: Hukum Berat

Peran Petugas KPPS Paling Vital Sukseskan Pemilu di TPS, Segini Rincian Lengkap Honor yang Diterima

BTS Masuk Dua Nominasi Billboard Music Awards 2019 untuk Kategori Artis Sosial Top dan Duo/Grup Top

Menurutnya, kemudahan ini sangat perlu dilakukan agar proses perizinan cepat selesai dan tidak membebani nelayan terutama yang berdomisili di kawasan selatan Jatim.

Ditambah kantor Kemenhub seperti Kesyahbandaran (KS), Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP), serta Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) sebagai tempat pengurusan dokumen, sebagian besar berada di pantai utara Jatim, sehingga jauh untuk dijangkau nelayan yang ada di pantai selatan.

Seperti diketahui, proses pengurusan dokumen kapal seperti surat ukur, sertifikat kelaikan dan pengawakan, PAS (tanda kepemilikan perahu) besar, dan gross akta, berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan.

Sedangkan perizinan terkait Alat Penangkap Ikan (API) seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) kewenangannya ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jatim.

"Penyatuan perizinan-perizinan tersebut juga bisa dimungkinkan melalui UPT Pelabuhan Perikanan yang kami miliki, selain itu kami juga minta agar ahli ukur kapal dan jumlah KSOP di Jatim bisa ditambah lagi sehingga mampu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini para nelayan," kata orang nomor satu di Jatim ini.

Pemprov sendiri, lanjutnya, melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jatim siap memberikan pendampingan kepada para nelayan terkait pengurusan perizinan melalui portal. Apalagi tidak semua nelayan memahami tata cara pengisian melalui portal tersebut

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved