Dewan Masjid Sampang Imbau Takmir Masjid dan Masyarakat Tak Terprovokasi Gerakan People Power

Dewan Masjid Sampang Imbau Takmir Masjid dan Masyarakat Tak Terprovokasi Gerakan People Power

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Hanggara Pratama

TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG - Ketua Dewan Masjid Kabupaten Sampang, KH. Hasyid Sayuti, mengatakan, pihaknya menghimbau khususnya kepada ketua-ketua takmir masjid se Kabupaten Sampang dan juga kepada semua lapisan masyarakat Sampang untuk tidak terprovokasi dan ikut-ikutan adanya gerakan People Power.

"Secara keseluruhan di wilayah Kabupaten Sampang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu 2019, berjalan adil, aman, damai, transparan, jujur dan demokratis," kata KH. Hasyid Sayuti kepada TribunMadura.com, Sabtu (18/5/2019).

Lebih lanjut, KH. Hasyid Sayuti mengatakan, jangan sampai masyarakat Kabupaten Sampang ikut-ikutan dalam gerakan People Power yang digagas oleh Amien Rais, apalagi sampai berangkat ke Jakarta.

• 25 Tahun Setia Jadi Nasabah Premium, Tabungan Rp 5 M Pria Surabaya ini Malah Raib, Begini Kisahnya

• Mahasiswi ini Lahirkan Bayi di Kamar Mandi Kos, Lalu Bayinya Meregang Nyawa, Uangpun Jadi Pertanda

• Sudah Niat Serang Freeport, Berkat Netizen di Facebook KKB Papua Malah Minta Perdamaian dan Keadilan

"Di momen bulan puasa ini mari kita perbanyak ibadah, mengaji di rumah, i'tikaf di masjid dan jangan berbuat sesuatu yang tidak baik apalagi ikut-ikutan ke Jakarta," pintanya.

Tak hanya itu KH. Hasyid Sayuti memberi pesan kepada seluruh masyarakat Sampang untuk menerima hasil penghitungan real count dari KPU RI berkenaan dengan hasil Pemilu 2019.

"Mari kita serahkan hasil Pemilu 2019 sepenuhnya kepada KPU. Jangan sampai terprovokasi oleh isu people power," pintanya.

"Sebab hal itu akan merugikan kita semua sebagai bangsa yang berketuhanan dan beradap serta berbhineka tunggal ika," pungkasnya.

Ketua PCNU di Sampang juga beri imbauan

Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) cabang Kecamatan Tambelengan, Kabupaten Sampang, Ustad Jamali menghimbau kepada masyarakat Sampang khususnya di Kecamatan Tambelengan agar tidak terprovokasi dengan isu People Power yang digagas oleh Amien Rais.

Hal ini bertujuan untuk tetap menjaga kondusifitas kerukunan antar sesama umat beragama.

"Mari kita jaga kondisi yang damai dengan tidak terpancing ajakan people power oleh segenap oknum di sekitar kita," kata Ustad Jamali kepada TribunMadura.com, Sabtu (18/5/2019).

Kemudian pihaknya menyarankan agar tetap percaya penuh soal hasil yang ditentukan oleh panitia Pemilu 2019.

Yakni percaya penuh dengan hasil keputusan dari KPU RI.

• Sudah Niat Serang Freeport, Berkat Netizen di Facebook KKB Papua Malah Minta Perdamaian dan Keadilan

• Ketua PAN di Madura Tegas Menolak Gerakan People Power: Inkonstitusional dan Merugikan Masyarakat

"Kita tetap harus menerima hasil penghitungan real count dari KPU, siapa pun Presidennya yang terpilih, kita yakinkan dia bisa membawa Indonesia makmur," tegasnya.

Sebab, menurut pihaknya itu merupakan kunci saat ini untuk menjaga keutuhan bangsa serta tetap berbhineka tunggal ika.

Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat Sampang khususnya di Kecamatan Tambelengan agar menyikapi isu ini dengan tetap mengikuti ulama panutannya.

"Karena ulama panutan kita pastinya akan selalu mengajak kedamaian di negeri ini dan jangan sampai terpengaruh isu People Power apalagi ikut-ikutan ke Jakarta," tutupnya.

Ketua PAN di Madura juga tolak People Power

Maraknya isu gerakan People Power menjelang pengumuman resmi hasil rekapitulasi suara pemilu 2019 oleh KPU RI, membuat semakin banyak tokoh turut angkat bicara.

Kali ini Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN), Kabupaten Pamekasan yang merupakan partai koalisi dari pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi, turut mengkritisi adanya gerakan People Power tersebut.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN), Kabupaten Pamekasan Madura Heru Budi Prayitno mengatakan, pihaknya menolak adanya gerakan People Power.

"Saya selaku Ketua DPD PAN Pamekasan, menolak adanya isu atau gerakan People Power," tegas Heru Budi Prayitno kepada TribunMadura.com, Sabtu (18/5/2019).

Heru Budi Prayitno menilai, gerakan People Power tersebut dapat merugikan masyarakat serta gerakan People Power bukan merupakan cara penyelesaian yang baik dan inkonstitusional.

"Karena gerakan People Power itu dapat merugikan masyarakat. Jika memang ada persoalan berkaitan dengan proses Pemilu 2019 harap diselesaikan secara konstitusional untuk menjaga keutuhan NKRI," pintanya.

Selain itu, Heru Budi Prayitno meminta agar pasca pelaksanaan Pemilu 2019 di Indonesia dapat berjalan, aman, damai dan kondusif.

"Saya mendukung penuh kinerja TNI/Polri agar memback up segala sesuatunya untuk menjaga keutuhan NKRI," kata Heru Budi Prayitno.

Lebih lanjut, Heru Budi Prayitno mengapresiasi atas kinerja KPU, Bawaslu khususnya di Kabupaten Pamekasan.

Sebab serangkaian tahapan Pemilu 2019 di Kabupaten Pamekasan Madura berjalan aman, damai, kondusif, jujur, adil, transparan dan demokratis.

"Mari kita serahkan sepenuhnya hasil Pemilu 2019 kepada pihak yang berwenang dan sudah berkompeten di bidangnya yakni KPU. Mari sebagai warga negara Indonesia tetap jaga kerukunan dan keutuhan NKRI," pintanya.

Ulama Tolak Provokasi People Power

Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Asror, Desa Ambat, Kabupaten Pamekasan KH As'ad Abdullah mengatakan, pihaknya mengajak masyarakat Pamekasan untuk menghormati keputusan KPU berkaitan dengan hasil Pemilu 2019 dan tidak terprovokasi dengan adanya isu People Power.

"Tahapan Pemilu 2019 khususnya di Kabupaten Pamekasan sudah selesai dan berjalan jujur, adil, aman damai dan sejuk. Mari kita saling rukun karena sudah memasuki bulan Ramadan. Bersihkan hati dari segala perbuatan yang tidak baik," kata KH. As'ad Abdullah kepada TribunMadura.com, Kamis (16/5/2019).

Lebih lanjut KH. As'ad Abdullah mengaku, pihaknya mengapresiasi kinerja KPU, Bawaslu atas keberhasilan Pemilu 2019 di Kabupaten Pamekasan yang berjalan aman, damai, transparan, jujur dan adil.

• TERUNGKAP Sosok Pencipta Robot Pemantau Sistem IT KPU Hairul Anas Suaidi, Ikut Bagian Pemilu 2019

Tak hanya itu KH. As'ad Abdullah memberi pesan kepada seluruh masyarakat Pamekasan dan seluruh lapisan masyarakat untuk menerima hasil penghitungan real count dari KPU RI berkenaan dengan hasil Pemilu 2019.

"Mari kita serahkan hasil Pemilu 2019 sepenuhnya kepada KPU. Jangan sampai terprovokasi oleh isu people power," pintanya.

"Sebab hal itu akan merugikan kita semua sebagai bangsa yang berketuhanan dan beradap serta berbhineka tunggal ika," tegasnya menambahi.

Ansor Tolak People Power yang Inkonstitusional

Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan Madura, Sutan Takdir mengatakan pihaknya menolak gerakan People Power yang saat ini tengah ramai diserukan.

Pihaknya meminta kepada masyarakat Pamekasan untuk tidak mudah terpancing dengan isu-isu provokatif yang dapat memecah-belah keutuhan NKRI.

"Pemilu 2019 di Kabupaten Pamekasan sudah selesai dan berjalan secara aman, damai, jujur adil dan transparan. Mari kita kembali untuk hidup saling rukun," kata Sutan Takdir kepada TribunMadura.com, Kamis (16/5/2019).

Lebih lanjut, Sutan Takdir mengungkapkan, masyarakat Pamekasan diminta untuk menghargai hasil keputusan resmi dari KPU RI berkaitan dengan hasil Pemilu 2019.

Bagaimanapun keputusan KPU adalah hasil yang terbaik dan harus dijunjung tinggi kredibilitasnya.

"Langkah people power itu langkah yang inkonstitusional dan menyalahi aturan. Mari sama-sama menjaga keamanan dan kedamaian di negeri kita tercinta ini," pungkasnya. 

• Suka Dengan Adiknya Sendiri, Sugeng Pelaku Mutilasi di Pasar Besar Malang Kemana-mana Nempel Pacaran

• Sudah Niat Serang Freeport, Berkat Netizen di Facebook KKB Papua Malah Minta Perdamaian dan Keadilan